SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan publik yang inklusif serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak di daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam arahannya usai melantik pejabat baru pimpinan tinggi pratama (PTP) di lingkungan Pemkab Kutim di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Jumat (28/8/2026) pagi.
Ardiansyah memaparkan, penyiapan layanan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Belum lama ini, sebanyak 297 Guru Inklusi di Kutim telah diwisuda magister S2 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk menjawab kebutuhan pendampingan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan konsep pembangunan berbasis kemandirian dan kerakyatan yang menjadi ikon pembangunan Kutim saat ini.
“Saya juga menyampaikan ini di hadapan para rektor dan para dekan bahwa kemandirian berdasarkan kearifan lokal ini yang menjadi ikon pembangunan kita di Kutim saat ini,” ujar Ardiansyah. Dirinya berharap seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Kutim dapat memahami dan segera menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam kerja nyata di lapangan.
Selain sektor pendidikan inklusif, Bupati juga mengapresiasi pencapaian birokrasi Kutim yang berhasil meraih predikat nilai A dalam pelayanan publik pada tahun 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja bersama lintas instansi, mulai dari Rumah Sakit, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang terus berinovasi memberikan pelayanan tanpa pamrih kepada masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mengakui adanya sejumlah tantangan di lapangan, termasuk persoalan anak tidak sekolah (ATS). Merespons hal tersebut, Pemkab Kutim siap mengimplementasikan kebijakan baru dari pemerintah pusat melalui penyediaan layanan sekolah terbuka berbasis digital. Kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena berbagai alasan agar tetap bisa mengenyam pendidikan dari rumah masing-masing.
“Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Dengan sekolah terbuka ini, mereka bisa melaksanakan sekolah cukup di rumahnya masing-masing dengan layanan yang kita miliki,” tegasnya.
Di tengah upaya memperluas akses digital, pemerintah daerah juga menyadari masih terdapat kendala geografis berupa wilayah blank spot di beberapa titik. Kendati demikian, digitalisasi layanan publik akan terus digenjot demi mewujudkan pemerataan informasi dan fasilitas bagi warga.
Menutup arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara dan pejabat yang telah mendedikasikan kinerjanya untuk kemajuan daerah. Ia berpesan agar momentum capaian pelayanan publik ini dijadikan dorongan untuk bekerja lebih produktif, inovatif, dan berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat luas guna mewujudkan cita-ciita pembangunan Kutai Timur yang inklusif dan berkelanjutan.(kopi13/Ltr1)
