SANGATTA — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi elemen strategis dalam memastikan stabilitas dan ketertiban selama dan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Untuk itu, Satpol PP Kutim menggelar rapat kerja teknis (rakernis) bertema “Optimalisasi Peran Satpol PP dan Linmas dalam Menjaga Stabilitas dan Ketertiban Pasca Pemilukada” di Q Hotel Sangatta, Senin (25/11/2024). Kegiatan ini dihadiri para camat dan perangkat desa se-Kutim.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, yang membuka acara tersebut, menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas. “Fakta di lapangan sering kita menyaksikan ‘gesekan’ Satpol PP dan Linmas dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Satpol PP harus bertindak tegas tetapi tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM),” ujar Ardiansyah.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah juga menyoroti peran penting Satpol PP dan Linmas selama Pilkada serentak, mulai dari menjaga keamanan di lokasi tempat pemungutan suara (TPS), mengawal logistik pemilu, hingga memastikan tahapan pemilu berjalan aman dan tertib. “Tantangan seperti potensi gangguan keamanan, kerumunan massa, hingga konflik sosial menjadi tanggung jawab kita bersama. Namun, berkat sinergi dengan aparat keamanan lain, tahapan demi tahapan dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Bupati berharap rakernis ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Jalankan tugas dengan pendekatan persuasif dan edukatif untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul, baik menjelang maupun pasca Pilkada serentak,” harapnya.
Kepala Satuan Satpol PP Kutim, Fatah Hidayat, menyampaikan bahwa pasca Pilkada serentak, peran Satpol PP dan Linmas semakin strategis dalam mengelola potensi konflik. “Ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada sering kali memicu gesekan di masyarakat. Satpol PP dan Linmas harus hadir untuk mencegah eskalasi konflik dengan pendekatan persuasif dan humanis,” kata Fatah.
Untuk meminimalkan konflik, Fatah menegaskan pentingnya sinergi antara Satpol PP dengan pemangku kepentingan lain, seperti TNI, Polri, dan tokoh masyarakat. “Kolaborasi ini menjadi kunci untuk mengelola potensi konflik secara efektif,” imbuhnya.
Selain itu, Satpol PP Kutim berencana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan simulasi situasi konflik. Fatah juga mengungkapkan rencana untuk merekrut 215 tenaga kontrak yang akan ditempatkan di seluruh kecamatan. “Pelatihan dan simulasi harus terus dilakukan agar Satpol PP dan Linmas semakin siap menghadapi tantangan pasca Pemilukada,” tegasnya.
Rakernis ini menjadi momentum penting bagi Satpol PP dan Linmas untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan mereka, demi menjaga ketertiban serta kedamaian masyarakat usai Pilkada. (kopi4/Ltr1)
