SANGATTA – Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) Sudirman Latif, mewakili pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini ia sampaikan pada Rapat Paripurna Ke- XXI Masa Persidangan Ke- I Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Sidang DPRD Kutim, Senin (25/11/2024).
Mengawali tanggapannya, Pemkab Kutim mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD, yakni Fraksi Golongan Karya, Nasdem, Gelora Amanat Perjuangan, Demokrat, Persatuan Pembangunan, Persatuan Indonesia Raya, dan Keadilan Sejahtera, atas pandangan, kritik, dan masukan yang konstruktif. Pemerintah menyatakan bahwa dukungan DPRD memberikan optimisme dalam pengelolaan anggaran senilai Rp 11,15 triliun untuk kesejahteraan masyarakat.
Sudirman Latif menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan anggaran secara efisien, efektif, dan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Menanggapi Catatan Fraksi DPRD, berikut tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi yakni pertama dari Fraksi Golongan Karya (Golkar),
Pemerintah mengapresiasi perhatian Fraksi Golkar terhadap turunnya pendapatan dan belanja daerah pada RAPBD 2025. Pemerintah berkomitmen memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang dianggap sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah menyatakan akan meningkatkan kepatuhan dalam proses penyusunan APBD sesuai regulasi, serta memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi lebih besar bagi pendapatan daerah.
Kedua, Fraksi Nasdem
Pemerintah menyambut baik respon positif Fraksi Nasdem terhadap RAPBD 2025. Komitmen pemerintah adalah memastikan program pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui pelayanan dasar maupun pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan
Dalam menanggapi kritik Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, pemerintah berjanji menggali potensi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dana pemerintah pusat. Pemerintah sepakat bahwa ketergantungan tinggi berisiko, terutama jika terjadi pengurangan alokasi dari pusat. Pemerintah juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam belanja pegawai dan belanja modal, sambil memastikan transparansi dalam alokasi belanja tak terduga. Pemerintah akan memperbaiki tata kelola BUMD untuk menciptakan perusahaan daerah yang lebih transparan, rasional, dan menguntungkan.
Keempat, Fraksi Demokrat
Pemerintah berterima kasih atas pandangan Fraksi Demokrat yang menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga alokasi belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sebagai bentuk investasi strategis dalam pembangunan manusia dan ekonomi daerah.
Kelima, Fraksi Persatuan Pembangunan
Pemerintah menyoroti masukan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang perlunya kreativitas dan kecerdasan dalam menghasilkan serta mengelola sumber pendapatan daerah. Kemandirian fiskal menjadi prioritas pemerintah dalam upaya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Pemerintah juga akan bergerak cepat dan cermat dalam implementasi program untuk mencapai target pembangunan secara maksimal.
Keenam, Fraksi Persatuan Indonesia Raya
Pemerintah mengapresiasi masukan strategis Fraksi Persatuan Indonesia Raya terkait implementasi kebijakan APBD yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus memperkuat tata kelola pembangunan daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara tepat.
Ketujuh, Fraksi Keadilan Sejahtera, Pemerintah berterima kasih atas masukan Fraksi Keadilan Sejahtera mengenai pentingnya percepatan tahapan penyampaian RAPBD untuk menghindari pembahasan yang tergesa-gesa. Pemerintah berkomitmen memperbaiki koordinasi dengan pemerintah pusat terkait aplikasi SIPD untuk mencegah gangguan teknis yang dapat menghambat proses penyusunan anggaran.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya menggali potensi daerah, seperti perluasan pajak daerah dan retribusi, demi meningkatkan PAD. Dalam belanja daerah, pemerintah akan mengevaluasi proporsi antara belanja modal dan operasi agar lebih seimbang dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, komitmen Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran,
Sudirman Latif menegaskan bahwa pemerintah memanfaatkan APBD untuk melayani masyarakat secara maksimal. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain yakni pertama, optimalisasi Pendapatan Daerah lewat diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat, efisiensi Belanja yakni meningkatkan efektivitas penggunaan belanja operasi dan belanja modal, penguatan kemandirian fiskal dengan meningkatkan PAD melalui inovasi dan potensi daerah. Kemudian transparansi tata kelola dengan mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk melalui pengawasan ketat terhadap BUMD.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas persetujuan seluruh fraksi DPRD Kutim untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2025 ke tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap sinergi ini dapat menghasilkan APBD yang benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
“Pemerintah juga meminta maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian tanggapan tersebut dan berharap DPRD serta seluruh elemen masyarakat terus memberikan dukungan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama,” tutup Sudirman. (Ltr2)
