SANGATTA – Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mempersiapkan berbagai strategi demi menjaga stabilitas di tengah tantangan yang kompleks. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, menegaskan pentingnya pemetaan wilayah rawan konflik guna memastikan kelancaran proses demokrasi tersebut. Hal ini disampaikan Agus dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D) yang digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (21/11/2024).
“Kita harus memetakan daerah mana saja yang rawan konflik. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas selama proses Pilkada berlangsung,” tegas Agus di hadapan Ketua DPRD Kutim Jimmi, Asisten Pemkesra Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono, dan pejabat lainnya, termasuk Ketua KPU dan Bawaslu Kutim.
Dalam rapat tersebut, Agus menekankan bahwa distribusi logistik Pilkada, terutama surat suara, menjadi prioritas utama. Proses ini harus dipastikan berjalan lancar tanpa kendala, karena keterlambatan dapat memicu kericuhan, terutama di wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi.
“Jangan sampai ada keterlambatan dalam distribusi surat suara. Camat harus memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.
Para camat diminta mengawal ketat distribusi logistik hingga ke pelosok, sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi gangguan selama Pilkada.
Di era digital, Agus juga menyoroti pentingnya pemantauan aktivitas media sosial yang sering kali menjadi medium penyebaran berita palsu atau hoaks. Menurutnya, informasi yang menyesatkan dapat memicu kegaduhan dan mengganggu stabilitas politik di masyarakat.
“Media sosial harus diawasi dengan cermat. Antisipasi berita hoaks sejak dini agar tidak menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.
Langkah ini menjadi perhatian khusus, mengingat pengalaman sebelumnya di Kutim yang sempat diwarnai gejolak akibat isu politik yang tidak terkendali.
Selain persiapan logistik dan pemantauan digital, Agus juga memberikan arahan terkait pengawasan ketat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia mengingatkan agar semua pihak mencegah terjadinya pelanggaran seperti pemilih ganda atau intimidasi terhadap pemilih.
“Pastikan tidak ada pemilih yang merasa terintimidasi saat mencoblos. Semua harus berjalan jujur dan adil,” katanya, menyoroti Kampung Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, sebagai salah satu wilayah dengan potensi kerawanan tinggi.
Ia juga meminta semua pihak tetap waspada terhadap kemungkinan konflik pasca-Pilkada, seperti sengketa hasil pemilu atau ketidakpuasan dari pihak tertentu.
Mengakhiri rapat, Agus menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Dengan koordinasi yang solid, ia optimistis pesta demokrasi ini dapat berlangsung damai dan sukses.
“Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan Pilkada ini menjadi pesta demokrasi yang damai,” pungkasnya.
Langkah-langkah strategis yang digariskan Agus mencerminkan komitmen pemerintah Kutim dalam menghadirkan Pilkada yang aman, jujur, dan transparan. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika politik.(Ltr1)
