SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yan, mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem pengelolaan anggaran, khususnya terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mengalami peningkatan signifikan.
Menurut Yan, lonjakan Silpa ini disebabkan oleh keterlambatan pencairan anggaran yang mayoritas baru cair menjelang akhir tahun, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan layanan publik yang seharusnya dinikmati masyarakat sejak awal tahun.
“Contohnya, saat ini ada lebih dari Rp 4 triliun yang baru datang pada bulan 11 (November). Orang baru mulai bekerja, sementara anggaran yang murni saja belum habis, dan sekarang sudah ada tambahan lagi. Ini tentu mengganggu jalannya program dan layanan yang seharusnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Yan dalam keterangannya kepada media.
Sebagai seorang wakil rakyat, Yan menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat yang menjadi korban langsung dari keterlambatan pencairan anggaran. Menurutnya, layanan yang seharusnya bisa segera direalisasikan justru tertunda akibat ketidakpastian dalam jadwal pencairan anggaran.
Padahal, lanjutnya, anggaran untuk berbagai program tersebut telah disiapkan sejak awal, namun baru bisa dicairkan di akhir tahun.
“Yang paling dikorbankan adalah masyarakat. Layanan publik yang seharusnya bisa segera dilaksanakan tertunda, padahal anggarannya sudah tersedia. Ini tentunya menjadi beban bagi masyarakat yang berharap adanya perbaikan layanan dari pemerintah,” ujar Yan dengan nada tegas.
Yan juga menekankan pentingnya evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencari solusi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Keterlambatan dalam pencairan anggaran, katanya, menandakan perlunya koordinasi yang lebih baik antara kedua pihak dalam mengatur jadwal pencairan dan penggunaan anggaran secara optimal.
“Kita perlu evaluasi dari kedua belah pihak, pemerintah daerah dan pusat, karena mereka bekerja sama dalam hal ini,” ujar Yan. Ia menambahkan, evaluasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi lebih kepada upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar tidak mengalami hambatan yang sama di masa mendatang.
Yan menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah bisa duduk bersama untuk menyusun mekanisme pencairan yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan daerah. Ia berharap agar mekanisme pencairan anggaran bisa dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada lagi anggaran yang menumpuk di akhir tahun dan membebani pelaksanaan program.
Yan menegaskan bahwa evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan anggaran di masa depan. Ia ingin agar dana yang ada dapat digunakan secara tepat waktu, efektif, dan benar-benar berdampak pada masyarakat Kutai Timur.
“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperbaiki yang kurang dan melanjutkan yang baik. Kita harus bekerja lebih baik untuk masyarakat Kutim,” tutupnya.(Ali/Ltr1)
