SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bertekad memacu roda perekonomian wilayahnya agar mampu mengejar target nasional sebesar 6 persen hingga penghujung tahun 2026. Upaya strategis ini digenjot menyusul dinamika fluktuasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir serta tantangan dari sektor pertambangan.
Tekad tersebut mengemuka usai Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026. Rakor via daring yang diikutinya dari Sangatta itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (7/7/2026). Dalam forum tersebut, Kemendagri menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam mengoptimalkan empat motor utama ekonomi: konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta neraca ekspor-impor.
Menanggapi arahan tersebut, Mahyunadi membeberkan peta jalan ekonomi Kutim. Ia mencatat, kinerja makro daerah sempat menembus angka lebih dari 9 persen pada 2024, namun melambat menjadi 1,09 persen pada 2025. Jika dikumulatifkan, rata-rata pertumbuhan dalam dua tahun itu berada di kisaran 5,5 persen per tahun. Memasuki triwulan pertama 2026, ekonomi Kutim tercatat tumbuh di angka 1,7 persen, yang menjadi pelecut bagi pemda untuk melakukan akselerasi.
“Kita kejar pertumbuhan ekonomi itu. Mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target nasional sebesar 6 persen,” ujar Mahyunadi.
Guna mencapai target ambisius tersebut, Pemkab Kutim menyiapkan sejumlah strategi kunci. Langkah pertama adalah mendisiplinkan eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mahyunadi secara tegas menyoroti hambatan birokrasi masa lalu, seperti proyek yang baru berjalan pasca-perubahan anggaran atau proses pergeseran administrasi yang molor hingga pertengahan tahun.
Mulai tahun anggaran mendatang, ia memastikan tidak ada lagi ruang bagi pergeseran anggaran yang menghambat penyerapan. Seluruh program yang telah disahkan legislatif wajib dieksekusi sejak awal tahun agar belanja pemerintah langsung berdampak luas pada perputaran uang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Semua yang sudah disahkan oleh DPRD harus dilaksanakan di awal tahun sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Dari triwulan pertama, triwulan kedua, segera kita evaluasi sehingga di kuartal terakhir kita bisa genjot sesuai target nasional,” tegasnya.
Selain belanja fiskal, motor penggerak kedua yang diandalkan adalah masuknya investasi strategis dan percepatan hilirisasi. Mahyunadi menaruh harapan besar pada proyek hilirisasi etanol melalui groundbreaking Borneo Citra Indo Persada (BCIP) yang diyakini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal.
Di sisi lain, pemda juga mewaspadai tantangan eksternal, termasuk kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan yang sempat memengaruhi denyut ekonomi daerah. Kendati demikian, adanya sinyal revisi kebijakan RKAB diharapkan mampu meredam tekanan tersebut dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat tetap tinggi.
Sebagai langkah taktis jangka pendek, Mahyunadi telah menginstruksikan Bagian Perekonomian untuk menyusun kajian komprehensif berbasis indikator riil. Pemkab Kutim juga membuka pintu seluas-luasnya untuk berkolaborasi dengan kalangan akademisi perguruan tinggi di Kalimantan Timur dalam merumuskan formula kebijakan ekonomi yang akurat sasaran.
“Jangan hanya kita analisa, tapi kita harus bekerja berdasarkan analisa yang tepat. Kita berharap bisa menggandeng akademisi untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah kita,” pungkasnya.(Adv)
