SANGATTA – Di bawah terik matahari Kutai Timur (Kutim) yang menyengat, Rabu (6/5/2026) sore kemarin, sekelompok anak muda berdiri tegak di depan Kantor Bupati. Mereka tidak membawa bunga, melainkan tumpukan kegelisahan tentang ruang kelas yang pengap dan masa depan pendidikan di daerah berjuluk “Tuah Bumi Untung Benua” tersebut.
Koalisi Darurat Pendidikan, yang dimotori oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutim bersama PMII dan GMNI, hadir membawa potret kontras. Di balik kekayaan sumber daya alam Kutim, mereka justru bercerita tentang “puasa” kegiatan kemahasiswaan selama delapan bulan akibat macetnya anggaran.
Suara Deo Datus Feran Kacaribu, perwakilan mahasiswa, terdengar bergetar saat menggambarkan kondisi kampusnya di hadapan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. Baginya, belajar di STIPER kini menjadi uji kesabaran fisik.
“Layanan Wi-Fi mati, kipas angin tidak berfungsi, dan kami harus belajar di bawah atap yang rusak. Ada dana hibah Rp 9 miliar tahun lalu, tapi realisasinya buram. Kami mendengar ada Rp 2 miliar yang tertahan di yayasan, sementara kami di lapangan kekurangan segalanya,” ungkap Deo.
Keluhan itu bukan sekadar bumbu orasi. Hal ini menjadi cermin betapa tata kelola pendidikan seringkali tersangkut di labirin birokrasi dan transparansi yang abu-abu.
Mendengar hal itu, Wakil Bupati Mahyunadi tidak menampik. Ia justru mengungkap fakta yang tak kalah miris. Secara jujur, ia mengaku telah melakukan “sidak” senyap sebanyak tiga kali ke kampus tersebut untuk melihat kenyataan dengan mata kepala sendiri.
“Fakultas Kehutanan di sana benar-benar sudah seperti hutan,” ujar Mahyunadi berseloroh namun getir.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah menjanjikan dua hal besar.
“Kami siap mengaudit transparansi dengan menelusuri kembali penggunaan dana Rp 9 miliar yang dipertanyakan mahasiswa,”tegasnya.
“Selanjutnya alokasi sebesar Rp 20 miliar telah disiapkan untuk merombak wajah STIPER agar layak disebut sebagai tempat menimba ilmu,”tambahnya.
Di luar urusan kampus, unjuk rasa ini juga membedah arah kebijakan transportasi pendidikan. Mahyunadi menjelaskan pilihan pemerintah menggunakan bus listrik sebagai armada jemputan sekolah.
“Alih-alih korupsi bahan bakar yang kerap menjadi celah kebocoran anggaran, bus listrik dipilih karena biaya energinya yang statis dan terukur,” terang Mahyunadi.
Pemerintah juga sedang merajut mimpi bernama “Sekolah Rakyat”. Berkolaborasi dengan Dinas Sosial, program ini dirancang sebagai “suaka” bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan orang tua tunggal.
“Di sana, pendidikan dari TK hingga SMA tidak hanya soal kurikulum, tapi juga pemenuhan kebutuhan asrama dan konsumsi,” sebutnya.
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut juga membawa kabar bagi warga di pelosok. Isu sekolah yang masih menggunakan tenda dan akses sulit di wilayah Rantau Sentosa serta Longjok menjadi catatan merah yang coba diputihkan tahun ini.
Pembangunan jembatan gantung dan perbaikan gedung sekolah di pedalaman dijanjikan masuk dalam prioritas anggaran Dinas Pekerjaan Umum.
Sore itu, unjuk rasa tidak berakhir dengan bentrok, melainkan dengan janji diskusi lanjutan. Para mahasiswa pulang membawa harapan bahwa atap kampus yang bocor tidak lagi menjadi penghalang bagi cita-cita mereka yang setinggi langit. Pendidikan di Kutim sedang berusaha mencari jalan pulang menuju martabatnya yang hakiki.(Ltr1)
