BENGALON – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mengonversi potensi lahan di wilayahnya secara masif guna memutus ketergantungan pada sektor ekstraktif. Melalui target pembukaan 100.000 hektare kawasan pertanian dan perkebunan, daerah ini berambisi membangun kemandirian pangan sebagai fondasi baru ekonomi lokal di tengah ketidakpastian iklim global.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 80.000 hektare dialokasikan untuk pengembangan hortikultura dan perkebunan. Sementara itu, 20.000 hektare sisanya difokuskan pada tanaman pangan, khususnya padi, dengan berbagai metode budidaya mulai dari sawah irigasi, lahan kering (ladang), hingga teknologi padi terapung.
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menjelaskan, saat ini ketersediaan lahan siap kelola terus dipacu.
“Dari rencana 20.000 hektare untuk tanaman pangan, sebanyak 7.000 hektare sudah siap digunakan, termasuk 2.000 hektare di antaranya adalah lahan persawahan. Ini ikhtiar kita agar Kutim mandiri pangan,” ujar Ardiansyah dalam kegiatan tanam padi serentak di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kamis (9/4/2026).
Pengembangan lumbung pangan di Kutim tidak dilakukan secara tunggal oleh pemerintah daerah. Strategi “jemput bola” diterapkan dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penggerak utama pembukaan lahan (land clearing) sekaligus pendamping teknis bagi petani di lapangan.
Komandan Kodim 0909/Kutim Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto melaporkan, saat ini realisasi program cetak sawah rakyat telah mencapai 363 hektar dari target alokasi sebesar 1.106 hektare.
“Akselerasi terus dilakukan guna mengejar ketertinggalan target fisik di lapangan,” singkatnya.
Senada, Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma Brigjen TNI Anggara Sitompul menegaskan bahwa dukungan militer terhadap sektor pertanian merupakan bagian dari ketahanan nasional. Menurut dia, orientasi ekonomi dunia kini tengah bergeser dari energi fosil menuju kedaulatan pangan.
“Ke depan, pemegang lahan pertanian yang produktif akan memegang kendali ekonomi, bukan lagi daerah yang sekadar mengandalkan tambang. Ancaman anomali iklim seperti El Nino menuntut kita untuk bersiap sejak dini,” kata Anggara.
Di tingkat bawah, para petani mulai merasakan dampak dari pembukaan lahan yang sebelumnya dianggap tidak produktif. Ketua Kelompok Tani Mega Sejahtera, Imam Turmudi, menyebutkan bahwa melalui bantuan TNI dan Dinas Tanaman Pangan, kelompoknya kini mampu mengelola 98 hektare lahan di Sepaso Timur.
“Kami menargetkan bisa panen dua kali setahun. Dukungan alat dan tenaga untuk membuka lahan milik masyarakat yang semula terbengkalai sangat membantu kami dalam memulai produksi,” tutur Imam.
Pemerintah daerah berharap, setelah sistem tata kelola dan infrastruktur pertanian stabil, pengelolaan sepenuhnya akan diserahkan kembali kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin pasokan beras lokal, tetapi juga mentransformasi struktur kesejahteraan petani menjadi lebih berdaya saing di luar bayang-bayang industri pertambangan.(kopi3/Lt1)
