BANDUNG – Sekretaris Kabupaten (Seskan) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Rizal Hadi, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Hotel Aston Tropicana pada Selasa (17/6/2025) lalu. Bimtek ini menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan kehati-hatian dalam administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Rizal Hadi menyampaikan arahan pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi belanja, khususnya dengan memangkas anggaran kegiatan seremonial, seminar, dan perjalanan dinas hingga 50 persen. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
“Penyesuaian ini bukan hanya sekadar penghematan, tetapi langkah strategis agar anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan utama masyarakat,” tegas Rizal Hadi.
Kemudian ditambahkan Rizali, dana yang diefisiensikan akan dialihkan untuk memperkuat pembiayaan sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengembangan destinasi pariwisata, dan pembangunan jalan kesehatan.
“Prioritas ini mencerminkan komitmen Pemkab Kutim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Kemudian, bimtek ini juga menyoroti pentingnya tata kelola administrasi yang baik dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Rizal Hadi mengingatkan para PPK akan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam proses dokumentasi. Kesalahan administratif, sekecil apa pun, dapat berdampak hukum yang serius.
“Ikuti regulasi sesuai Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Pastikan seluruh proses dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Untuk itu, kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip good governance menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan mencegah potensi penyimpangan.
Para peserta Bimtek, yang terdiri dari pejabat teknis di lingkungan Pemkab Kutim, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka terhadap regulasi dan prosedur pengadaan yang berlaku. Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance dan memastikan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dan efektif. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di Kutim dapat berjalan optimal dan berdampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan Bimtek ini akan diukur dari implementasi nyata efisiensi anggaran dan tata kelola yang transparan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di masa mendatang. Harapannya, Bimtek ini menjadi langkah awal menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.(*/kopi13)
