SAMARINDA – Pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di daerah terpencil seperti Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih menjadi tantangan besar. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan ini dengan menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dan provinsi.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi saat berdialog dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, di Samarinda, Jumat (13/6/2025) kemarin. Mahyunadi menekankan dukungan penuh Kutim terhadap kebijakan yang bertujuan menghapus kesenjangan akses dan mutu pendidikan.
“Prinsipnya, apa pun yang bertujuan menghapus kesenjangan akses dan mutu pendidikan, kami dukung penuh,” tegasnya kepada wartawan.
Salah satu program prioritas adalah program sekolah gratis, termasuk program “Gratis Pol” di tingkat provinsi untuk SMA/SMK. Kutim juga memaksimalkan kewenangan daerah di tingkat SD dan SMP melalui penyediaan sarana dan prasarana, subsidi operasional sekolah (BOS), dan beasiswa. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK juga menjadi fokus perhatian. Bahkan, dua kampus milik Pemkab Kutim, STIPER dan STAIS, terus didorong untuk meningkatkan daya saing.
Pemerintah Kutim menyambut positif rencana pemerintah pusat untuk mendistribusikan guru ASN ke seluruh pelosok, termasuk sekolah swasta. Mahyunadi menyatakan kesiapan Kutim untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.
“Kalau pusat menugaskan guru-guru ASN hingga ke sekolah swasta, dan ketentuannya memungkinkan, Kutim bisa saja melaksanakan itu. Kita siap menyesuaikan,” ujarnya.
Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian serius. Pemkab Kutim berkomitmen melanjutkan program peningkatan tunjangan, insentif khusus daerah terpencil, dan pelatihan peningkatan kompetensi. Mahyunadi menegaskan bahwa kualitas pendidikan tak bisa dicapai tanpa kesejahteraan guru yang layak.
“Bagi siswa, kita tetap gratiskan sekolah, seragam, hingga buku. Itu komitmen kami sejak lama. Dan ini akan terus berjalan,” tambahnya.
Menyikapi tantangan pemerataan sarana prasarana dan guru di wilayah Kutim yang luas dan memiliki banyak desa terpencil, Mahyunadi optimistis. Ia percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat mengatasi kendala ini secara bertahap.
“Optimis lah tentu optimis. Kalau tidak mau mewujudkan pemerataan itu, bubarkan saja pemerintah,” tegasnya.
Pernyataan Mahyunadi mencerminkan semangat pemerintah daerah untuk melakukan reformasi sistem pendidikan yang komprehensif. Kutim menunjukkan komitmen kuat untuk mengejar keadilan pendidikan, menjadikan visi Indonesia Emas 2045 dan Kutim Hebat bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang akan diwujudkan melalui sinergi, semangat, dan strategi yang tepat. Kutim siap menjadi contoh daerah yang proaktif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia.(kopi3/Ltr1)
