SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran dana hibah yang menyasar berbagai elemen, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pendidikan, serta kelompok usaha produktif. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Tata Cara Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah 2025 di Ruang Damar, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Rabu (21/5/2025).
Dalam sambutannya, Mahyunadi menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak pernah bersikap pelit terhadap rakyat. Namun, setiap bantuan yang diberikan harus disertai tanggung jawab moral dan administratif.
“Bantuan hibah ini bukan sekadar bentuk dukungan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Gunakanlah bantuan ini sebaik-baiknya untuk kemajuan bersama dan jadikan sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari unsur KKN,” tegasnya di hadapan para penerima hibah.
Mahyunadi mengingatkan, seluruh penerima hibah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam penggunaan dana publik ini.
Lebih lanjut, ia menyinggung beberapa lembaga penerima hibah seperti STIPER, STAIS, KONI, dan KNPI agar mampu menunjukkan dampak konkret bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, pengembangan SDM, serta peningkatan prestasi olahraga dan pemuda.
“Pemerintah ini serba salah, mau dibantu ada konflik internal, tidak dibantu proses belajar mengajar terhambat. Jadi, mari bantu pemerintah dengan menyelesaikan persoalan internal terlebih dahulu,” imbuhnya.
Secara khusus, Mahyunadi menyoroti kesiapan KONI Kutim menjelang pelaksanaan Pra Porprov dan Porprov 2026. Ia berharap bantuan hibah bisa mendorong prestasi olahraga daerah. Sementara kepada KNPI, ia menekankan pentingnya kreativitas dan inisiatif pemuda dalam menjawab tantangan zaman.
“Pemuda jangan stagnan. Di era serba cepat ini, stagnasi adalah ancaman. Jadilah pemuda yang berani berpikir berbeda, menciptakan solusi, dan membawa perubahan positif. Kutim butuh generasi muda yang inovatif dan mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Plt epala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Nurcholis, berharap agar kegiatan sosialisasi ini menjadi pedoman yang jelas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah.
“Tak ada gading yang tak retak. Meskipun sudah dibekali aturan, kadang masih ada yang kurang paham. Untuk itu, mari kita bangun komunikasi yang efektif agar tidak terjadi penyimpangan,” harap Nurcholis.(kopi4/Ltr1)
