SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Mahyunadi menegaskan akan memanggil kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur dengan cara yang tidak profesional atau asal-asalan. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara buka puasa bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutim, yang dihadiri oleh sejumlah wartawan dan mewakili Bupati serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa mutu pembangunan infrastruktur di Kutai Timur tetap terjaga dengan baik. Ia menyayangkan beberapa proyek yang ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan berpotensi merugikan masyarakat.
“Saya akan cek langsung dan panggil kontraktor yang kerjanya asal-asalan atau dalam pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi,” ujar Mahyunadi dengan tegas. Pernyataan ini menjadi perhatian publik, mengingat kualitas proyek infrastruktur sangat berpengaruh pada kenyamanan dan kemajuan daerah.
Sebagai Wakil Bupati, Mahyunadi memiliki tugas koordinasi dan pengawasan terhadap berbagai program pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan harus sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutim.
Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan monumen di persimpangan depan Masjid Agung Al Faruq, Islamic Center, di kawasan Bukit Pelangi. Pembangunan monumen tersebut sempat menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Mahyunadi pun ingin memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rencana awal.
“Saya ingin tahu, apakah proyek ini benar-benar sesuai dengan perencanaan atau ada yang menyimpang. Jika tidak sesuai, tentu akan kami evaluasi,” tegasnya.
Mahyunadi juga mengungkapkan bahwa selain monumen, ada beberapa proyek lain yang dinilai tidak maksimal dalam pelaksanaannya, dan ia menegaskan bahwa Pemkab Kutim harus tegas dalam menangani kontraktor yang tidak bertanggung jawab.
Pemanggilan kontraktor yang tidak menjalankan tugas dengan baik ini menjadi bagian dari upaya Mahyunadi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kutai Timur. Ia menekankan bahwa pembangunan yang berkualitas bukan hanya soal fisik, tetapi juga terkait manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Wakil Bupati Kutim juga mengingatkan kepada pihak-pihak terkait untuk tidak bermain-main dalam proyek-proyek pemerintah.
“Masyarakat harus mendapatkan infrastruktur yang layak dan berkualitas. Jangan sampai ada proyek yang hasilnya mengecewakan,” tambahnya.
Selain masalah pengawasan terhadap proyek, Mahyunadi juga menyampaikan bahwa rencana pembayaran utang Pemkab Kutim kepada kontraktor menjadi prioritas utama. Ia berharap seluruh tunggakan pembayaran akan diselesaikan sebelum Idulfitri 1446 Hijriah.
“Kami prioritaskan pembayaran utang dulu. Insyaallah sebelum lebaran, semua utang kepada kontraktor yang masih tertunda akan dilunasi,” ujarnya.
Dengan pelunasan utang tersebut, Mahyunadi berharap proyek-proyek pembangunan di Kutim dapat berjalan lebih lancar tanpa kendala keuangan, sehingga hubungan antara pemerintah dan pihak kontraktor tetap baik ke depannya.(kopi3/Ltr1)
