SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Kepolisian Resor (Polres) Kutim mempererat koordinasi lintas sektoral guna mengantisipasi dinamika sosial sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Langkah sinergis ini menitikberatkan pada dua agenda strategis utama, yakni pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara terpadu dan pengembangan infrastruktur transportasi udara untuk menopang realisasi investasi.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan formal antara Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Kapolres Kutim AKBP Aryansyah di Ruang Kerja Bupati Kutim, Kamis (16/7/2026). Pertemuan berkala ini menjadi instrumen evaluasi sekaligus pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Bupati Ardiansyah Sulaiman menjelaskan bahwa pola komunikasi intensif dengan jajaran aparat penegak hukum telah dilembagakan sejak tahun 2021. Menurut dia, pemeliharaan stabilitas daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan deteksi dini yang kokoh.
“Koordinasi berkala ini merupakan kunci penting dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Setiap ada potensi dinamika atau persoalan di lapangan langsung kita bedah bersama agar penyelesaiannya tepat sasaran,” kata Ardiansyah.
Terkait ancaman narkotika, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk memperluas jaring kolaborasi bersama kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta kelompok-kelompok kemasyarakatan. Ardiansyah mengingatkan kembali pentingnya pakta integritas dan komitmen antinarkoba yang telah dideklarasikan oleh jajaran kepala daerah di Kalimantan Timur sebagai rujukan gerakan kolektif.
Merespons kebijakan tersebut, Kapolres Kutim AKBP Aryansyah menyatakan kesiapan penuh kepolisian dalam mengawal seluruh program pembangunan strategis daerah. Jaminan atas kondisi kamtibmas yang kondusif dinilai menjadi prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Aryansyah menegaskan bahwa peredaran gelap narkoba bukan sekadar isu hukum, melainkan ancaman struktural yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia dan menurunkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kutim.
Selain aspek pengamanan, pembicaraan formal tersebut juga mendalami proyeksi pengembangan infrastruktur pelayanan publik, khususnya moda transportasi udara. Aksesibilitas wilayah dinilai krusial untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus daya tarik investasi ke wilayah hulu dan pesisir Kutai Timur.
Saat ini, Pemkab Kutim tengah menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait guna mengoptimalkan operasional dan fasilitas bandara yang ada. Salah satu fokus kajian teknis yang sedang berjalan adalah rencana perpanjangan landasan pacu (runway).
Urgensi perbaikan akses udara ini meningkat seiring dengan tingginya intensitas aktivitas investasi di Kutai Timur. Transportasi udara kini menjadi opsi utama dan paling efisien bagi para pelaku usaha untuk menjangkau pusat perekonomian daerah. Kehadiran infrastruktur yang representatif diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.(*/Ltr1)
