SANGKULIRANG – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan, salah satunya di wilayah Desa Tepian Terap Dusun Malawai Kecamatan Sangkulirang. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan langsung dalam momen menghadiri undangan pesta penen padi gunung Kelompok Tani (Poktan) Adat Malawai Kanaan Sejahtera guna meninjau fakta lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat setempat.
“Kalau di kota, didatangi oleh pemerintahnya itu sudah biasa. Kalau pemerintahnya enggak datang, masyarakat bisa langsung ke kantor bupati karena jaraknya dekat. Tapi masyarakat Malawai sini, kalau tidak didatangi, kapan mereka bisa datang bertemu pejabatnya untuk menyampaikan keluhan?” ujar Mahyunadi dalam sambutannya disaksikan Anggota DPRD Kaltim Arfan, Kelapa Desa Tepian Terap Eko Sutrisno, Ketua Poktan Barnabas Gejer, hingga perwakilan undangan yang hadir, Jumat (12/6/2026) sore kemarin.
Dalam kunjungan tersebut, Mahyunadi menyoroti ketiadaan jaringan internet di wilayah Melawai yang dinilai menghambat kemajuan masyarakat. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sekembalinya dari kunjungan tersebut guna mencari solusi cepat terkait jaringan komunikasi. Sebaliknya untuk sektor kelistrikan, ia membawa kabar baik bahwa PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dari PLN ditargetkan mulai menyala pada tahun ini.
Selain infrastruktur digital, Wakil Bupati juga menanggapi permohonan dari Kepala Desa (Kades) dan Tokoh Adat terkait pembangunan gedung pertemuan atau Balai Adat (Lamin). Ia meminta pihak desa segera bersurat resmi agar anggaran dapat dialokasikan sebelum masa jabatannya berakhir.
“Pesan liur dapat liur. Tapi kalau pesan pakai berkas, pakai proposal, nanti segera akan kita buatkan aula atau balai adat di sini. Jadi kalau ada acara, mau hujan atau apa, kita tidak becek-becekan lagi,” tuturnya disambut tepuk tangan warga.
Sebagai sesama petani padi gunung, Mahyunadi juga membagikan pengalamannya terkait perubahan metode berladang. Mengingat aturan saat ini melarang pembakaran lahan, ia mengakui adanya penurunan hasil panen jika tidak disiasati dengan pemupukan yang tepat. Berdasarkan pembuktian pribadinya, sistem tebas, panduk (dibersihkan tunggulnya), lalu diberi pupuk jenis Urea dan TSP terbukti memberikan hasil yang jauh lebih baik dan setara dengan metode bakar tradisional.
Namun, menyadari bahwa pemupukan memerlukan biaya tambahan di tengah keterbatasan aturan Dinas Pertanian (kini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan) daerah yang kini dilarang memberikan bantuan pupuk dan bibit secara langsung mengacu pada regulasi pemerintah pusat, Mahyunadi menegaskan akan melibatkan pihak swasta.
Ia menyerukan kepada lima perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut baik yang masuk wilayah Berau maupun Kutim, untuk turun tangan membantu masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dalam pengadaan pupuk pada musim tanam tahun depan.
Menutup penyampaiannya, Mahyunadi menitipkan pesan mendalam kepada Kepala Adat, Pak Barnabas, untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kondusifitas warga. Mengingat Melawai berada di wilayah perbatasan, potensi konflik kepentingan (conflict of interest) maupun politik kerap mengintai.
“Kami titip Pak Barnabas, karena kedamaian itu modal utama kita untuk membangun lebih maju lagi. Dengan damai kita bisa bersatu, dengan bersatu kita bisa kuat, dengan kuat kita bisa mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.(kopi13/Ltr1)
