SANGATTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Darurat Pendidikan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rabu (6/5/2026) siang. Mereka menuntut reformasi tata kelola pendidikan dan transparansi anggaran guna mengatasi ketimpangan layanan di wilayah tersebut.
Massa yang merupakan gabungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan BEM STIPER Kutim mulai memadati halaman Kantor Disdikbud sekitar pukul 14.00 Wita. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari penggunaan anggaran pendidikan (mandatory spending), dana hibah kampus, hingga penolakan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang dinilai belum mendesak.
Koordinator Lapangan, Deo Datus Kacaribu, menegaskan bahwa aksi ini merupakan kulminasi dari kegelisahan mahasiswa terhadap realitas pendidikan di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi total agar pendidikan tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menyentuh aspek substansi dan keadilan.
“Kami hadir untuk menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar formalitas. Kami menuntut reformasi total pada Dinas Pendidikan agar lebih akuntabel. Sistem yang ada harus dievaluasi agar tidak ada lagi ketimpangan yang merugikan masyarakat,” ujar Deo di atas mobil komando.
Menanggapi tekanan mahasiswa, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menemui massa dan memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang telah diambil. Ia mengklaim bahwa Pemerintah Kabupaten bersama DPRD telah berkomitmen menjaga alokasi anggaran sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBD, sesuai dengan amanat konstitusi.
Mulyono juga menepis anggapan mengenai tertutupnya akses informasi anggaran. Menurut dia, pihaknya sangat terbuka terhadap pengawasan publik. Hal ini dibuktikan dengan raihan nilai sempurna dalam penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun sebelumnya.
“Silakan jika ingin melihat isi anggaran kami, itu bukan dokumen rahasia dan bisa diakses oleh siapa saja. Kami transparan,” kata Mulyono di hadapan massa aksi.
Mengenai infrastruktur, Mulyono menyebutkan bahwa pendataan sekolah-sekolah di wilayah terpencil telah dilakukan sejak awal masa jabatannya guna memastikan pemerataan fasilitas. Namun, mahasiswa tetap mendesak agar klaim-klaim administratif tersebut sejalan dengan fakta di lapangan, terutama terkait transparansi dana hibah pendidikan yang hingga kini dianggap masih menyisakan persoalan.
Aksi yang berlangsung selama satu jam tersebut berakhir dengan tertib. Mahasiswa mengancam akan kembali melakukan pengawalan jika tuntutan mengenai reformasi tata kelola pendidikan tidak segera menunjukkan progres yang nyata.(Ltr1)
