SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bappeda bekerja sama dengan FORMIKA dan GIZ menggelar workshop multi pemangku kepentingan guna merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi pembiayaan pembangunan lanskap berkelanjutan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Kamis (19/2/2026).
Workshop tersebut menjadi bagian dari implementasi program SUSTAIN KUTIM (Sustainable Landscape Initiative in Kutim) yang diinisiasi oleh GIZ dan didukung pendanaan internasional dari pemerintah Jerman serta Swiss melalui skema kerja sama pembangunan. Program ini dirancang berjalan sejak 2023 hingga 2029 dengan tujuan mendorong transformasi Kutim menjadi kabupaten berkelanjutan berbasis yurisdiksi, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet.
Dalam laporan pembukaan yang disampaikan GIZ Sustainability Value Added in Agricultural Supply Chains in Indonesia Iwied Wahyulianto menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang potensial untuk diperkuat maupun dikembangkan guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan daerah.
“Pendekatan multi pihak dinilai penting karena transformasi ekonomi daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menguraikan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sektor ekstraktif seperti batu bara dan migas menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ia menyebut sektor perkebunan memiliki peran strategis karena komposisinya mencapai sekitar 80 persen dari total aktivitas perkebunan di daerah.
“Transformasi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Namun demikian, sektor perkebunan juga menghadapi tantangan serius, terutama terkait isu keberlanjutan ekologis, tata kelola lahan, serta tekanan pasar global terhadap praktik produksi yang ramah lingkungan. Kondisi tersebut mendorong perlunya perbaikan tata kelola melalui kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, telah dibentuk FORMIKA yang berfungsi sebagai wadah koordinasi pembangunan berkelanjutan di Kutim. Selain itu, sejak 2025 juga dilakukan kajian diagnostik mekanisme keuangan publik atau Public Financial Management (PFM) untuk memahami bagaimana belanja dan pendapatan daerah dapat diarahkan mendukung program lanskap berkelanjutan.
Kajian tersebut dilaksanakan oleh Circle Indonesia yang memotret kondisi fiskal daerah serta peluang optimalisasi sumber pendanaan. Hasil studi menjadi dasar diskusi dalam workshop untuk merumuskan langkah strategis peningkatan PAD.
Workshop menghadirkan berbagai narasumber dari lembaga nasional dan internasional, termasuk perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), konsultan teknis, praktisi daerah, serta narasumber dari Bojonegoro yang mengikuti secara daring untuk berbagi pengalaman pengelolaan pendapatan daerah berbasis sumber daya alam.
Melalui forum ini diharapkan muncul rekomendasi konkret terkait inovasi pendapatan daerah, penguatan kebijakan fiskal hijau, serta mekanisme pembiayaan yang mampu menopang pembangunan lanskap berkelanjutan di Kutim secara berkelanjutan hingga masa mendatang.(kopi15/kopi13/Ltr1)
