SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bergerak cepat mengonversi arahan Presiden Republik Indonesia ke dalam langkah nyata pembangunan daerah. Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi, menegaskan bahwa momentum ini menjadi pelecut semangat bagi seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik.
Ditemui usai menghadiri lokakarya lintas sektoral di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Kamis (19/2/2026), Mahyunadi menekankan bahwa pesan dari pusat merupakan dorongan moral yang fundamental.
“Pesan Presiden adalah bahan bakar bagi kita untuk membangun republik ini dengan kesungguhan hati. Fokus utama kita adalah bagaimana berkolaborasi secara masif untuk menghapus angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kutim,” ungkapnya dengan penuh optimisme.
Salah satu bukti konkret gerak cepat pemerintah daerah terlihat dari hasil kunjungan kerja ke tingkat kementerian dan sektor swasta. Mahyunadi mengungkapkan kabar baik di sektor pendidikan melalui kerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation.
Berkat proses negosiasi yang intens, Kutim berhasil menggandakan kuota beasiswa bagi putra-putri daerah.
“Target awal kita hanya mendapatkan lima kursi, namun setelah kita lakukan pembicaraan lebih lanjut, kita diberikan tambahan lima beasiswa lagi sebagai bonus. Jadi, total ada 10 pelajar kita yang akan mendapatkan jaminan pendidikan berkualitas,” jelasnya.
Tak hanya beasiswa, terobosan di bidang sosial-pendidikan juga datang dari Kementerian Sosial melalui program “Sekolah Rakyat” atau disingkat SR. Pemkab Kutim telah menyiapkan lahan strategis seluas delapan hektare di kawasan Simono sebagai lokasi pembangunan. Dalam waktu dekat, tim kementerian dijadwalkan akan meninjau langsung kesiapan lahan tersebut.
Mahyunadi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini memiliki konsep unik karena berada di bawah naungan Dinas Sosial. Fokus utamanya adalah memfasilitasi anak-anak putus sekolah, terutama yang berasal dari pedalaman atau wilayah terpencil.
“Konsepnya adalah pendidikan terpadu dari jenjang SD hingga SMA yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Ini adalah solusi bagi anak-anak kita yang jauh dari akses sekolah agar tetap bisa menuntaskan wajib belajar 12 tahun tanpa terkendala jarak dan biaya,” tutur Mahyunadi.
Di sisi lain, sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat tidak luput dari perhatian. Pemkab Kutim terus melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menyisir kontribusi dari 38 perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kutim.
Mahyunadi berharap, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Ia mendorong agar alokasi tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah, baik melalui proyek fisik maupun dukungan sosial yang terukur.
“Keberadaan industri tambang di daerah ini harus berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Kami ingin kontribusi mereka lebih besar dan nyata, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan alam yang dikelola di tanah mereka,” pungkasnya.(kopi15/kopi13/Ltr1)
