SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah berada dalam momentum krusial untuk melakukan reorientasi strategi pembangunan daerah. Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi didampingi Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Arief Sri Wahyuni), Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Kutim, Ripto Widargo, GIZ Sustainability Value Added in Agricultural Supply Chains in IndonesiaIwied Wahyulianto menegaskan pentingnya melahirkan ide-ide inovatif guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini dinilai masih belum maksimal.
Dalam pernyataannya baru-baru ini saat membuka kegiatan Workshop Multi Pemangku Kepentingan Terkait Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Kutim gelaran Forum Multi Pihak Pembangunan Berkelanjutan (FORMIKA) Kutim bekerja sama dengan Bappeda di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Kamis (19/2/2026), Mahyunadi menyoroti realitas fiskal daerah yang mengalami kontraksi signifikan. Jika sebelumnya visi pembangunan disusun dengan asumsi kemampuan anggaran di atas Rp 10 triliun, fakta di lapangan menunjukkan angka yang tersedia kini hanya berkisar di angka Rp 4 triliun. Penurunan tajam ini menjadi tantangan besar dalam merealisasikan 50 program unggulan pemerintah.
“Betapa susahnya kita menyesuaikan agar 50 program ini tetap tersentuh semuanya dengan anggaran yang terbatas. Oleh karena itu, strategi utama yang harus kita capai adalah meningkatkan PAD,” tegas Mahyunadi. Saat ini, kontribusi pendapatan dari aset daerah masih berkutat di bawah angka Rp 400 miliar per tahun—sebuah angka yang menurutnya harus segera ditingkatkan demi kemandirian fiskal.
Mahyunadi memaparkan dua jalur strategis dalam memperkuat struktur ekonomi Kutim. Secara jangka panjang, ia menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam (SDA). Kutai Timur memiliki potensi luar biasa dengan hampir satu juta hektare lahan sawit dan cadangan batu bara yang melimpah, namun hingga kini industri pengolahannya masih minim.
“Kita punya sawit dan batu bara, tapi hilirisasi sawit bahkan belum ada sama sekali. Padahal, daerah lain yang tidak punya lahan sawit justru bisa membangun pabrik minyak goreng,” ungkapnya. Ia mendorong pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai magnet investasi global untuk mengolah hasil bumi langsung di Kutim.
Guna mewujudkan hal tersebut, Pemkab Kutim menggandeng berbagai mitra pembangunan internasional dan nasional, seperti California Community Foundation, GIV, dan mitra strategis lainnya. Mahyunadi meyakini jaringan luas para mitra ini mampu mengundang investor untuk menanamkan modal, didukung dengan stabilitas sosial Kutim yang kondusif tanpa konflik horizontal.
Selain visi besar hilirisasi, langkah taktis jangka pendek juga mulai dipacu. Salah satu fokusnya adalah memaksimalkan sektor yang selama ini sulit terukur, seperti pajak sarang burung walet. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM menjadi prioritas.
Pemkab Kutim telah bersepakat dalam RUPS PT Bank Kutim untuk menambah penyertaan modal. Langkah ini bertujuan agar Bank Kutim (BPR) dapat memberikan bantuan pinjaman modal yang lebih luas kepada pelaku UMKM.
“Jika UMKM kita meningkat, maka PAD akan ikut terkerek, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tambahnya.
Terakhir, Mahyunadi menegaskan untuk seluruh langkah strategis ini bermuara pada visi besar Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Selain memperkuat struktur ekonomi, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Gedung ini diharapkan menjadi pusat integrasi layanan yang memudahkan dunia usaha dan masyarakat, sekaligus menjadi bukti nyata transformasi birokrasi di Kutim,” tutupnya.(kopi13)
