SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai menggulirkan program pasar murah sebagai langkah konkret menekan dampak inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri. Sebanyak 2.238 paket kebutuhan pokok disalurkan bagi warga prasejahtera di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sangatta Utara, Jumat (13/3/2026).

Penyaluran bantuan ini dipantau langsung oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi bersama Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di tingkat konsumen.

Setiap paket sembako senilai Rp100.000 tersebut berisi komoditas esensial, mulai dari 5 kilogram beras, 2 liter minyak goreng, gula pasir, teh, hingga satu rak telur. Pemerintah daerah memprioritaskan distribusi kupon kepada keluarga kurang mampu, keluarga dengan kasus tengkes (stunting), serta warga yang selama ini belum terjangkau bantuan sosial serupa.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutim Nora Ramadani menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 4,5 miliar diperuntukkan bagi pengadaan paket sembako, sementara sisanya untuk biaya operasional distribusi ke enam kecamatan prioritas.

“Satu kupon hanya berlaku untuk satu KTP. Dalam satu keluarga, maksimal dua paket dapat ditebus jika suami dan istri memiliki kupon masing-masing,” ujar Nora.

Setelah Sangatta Utara, program ini dijadwalkan menyasar wilayah Bengalon, Kaliorang, Kaubun, Karangan, hingga Sandaran secara bertahap. Nora menambahkan, pihaknya membuka peluang untuk memperluas cakupan wilayah jika terdapat penambahan anggaran di pertengahan tahun mendatang.

Kehadiran pasar murah ini menjadi oase bagi warga di tengah tren kenaikan harga pangan di pasar tradisional. Winarti Tuty (51), warga Tongkonan Rannu, mengaku sangat terbantu dengan subsidi harga yang diberikan pemerintah.

“Harga sembako sekarang lumayan mahal. Dengan paket murah ini, kami bisa sedikit menghemat pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan lain,” tuturnya.

Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan bahwa pasar murah merupakan instrumen penting pengendalian inflasi daerah. Ia bahkan memberikan sinyalemen untuk meningkatkan status program ini pada masa mendatang.

“Kegiatan ini adalah upaya pemerintah hadir di tengah masyarakat. Jika kondisi anggaran memungkinkan ke depan, kami mengupayakan agar program sembako murah ini bisa diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Mahyunadi.

Melalui intervensi ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga stabilitas ekonomi makro di tingkat kabupaten dapat tetap terkendali hingga pasca-Lebaran.(*/Ltr1)