JAKARTA – Dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kutim) berkesempatan melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI yang sebelumnya sudah tertuang dalam pengajuan Surat Bupati Kutim kepada Bapak Presiden RI Cq Menteri Keuangan, Nomor B-000.7.2.4/17339/BUP Tanggal 21 Oktober 2025 Perihal Permohonan Dukungan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Meeting Room Lantai MZ Kantor Kementerian PPN/Bappenas RI atau Gedung Menara Bappenas Jalan HR Rasuna Said Kav B-2 Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (9/1/2026) lalu.
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi, Anggota DPRD Kutim Yusri Yusuf dan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PPEP) Bappeda Kutim Marhadin. Audiensi diterima langsung oleh Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas RI Sukmo Harsono.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengungkapkan bahwa kedatangan pada momen ini bertujuan untuk memastikan usulan daerah dapat terakomodasi dalam alokasi anggaran pusat. Ia menyebut ada peluang bantuan pendanaan yang cukup signifikan bagi Kutim.
“Target kita mudah-mudahan bisa mendapatkan bantuan di kisaran Rp 200 hingga Rp 500 miliar dari Bappenas. Kami melihat respon Bappenas sangat baik,” ujar Mahyunadi usai pertemuan.
Ia menambahkan, Bappenas meminta Pemkab Kutim untuk segera melengkapi dokumen presentasi yang disusun berdasarkan skala prioritas. Fokus utama usulan tersebut mencakup tiga pilar utama pembangunan seperti infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan fasilitas kesehatan hingga sarana pendidikan.
“Kami akan segera membahas secara internal di daerah untuk memetakan mana yang paling prioritas agar sesuai dengan pagu yang disiapkan Bappenas,” imbuhnya.
Senada dengan Wakil Bupati Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi menegaskan pentingnya dukungan APBN mengingat kondisi APBD Kutim yang fluktuatif. Menurutnya, Bappenas memberikan sinyal positif karena beberapa poin usulan Kutim sejalan dengan program nasional, termasuk penanggulangan stunting.
“Kita berharap melalui tangan-tangan pusat ini, pembangunan di daerah bisa terakselerasi. Bappenas meminta kami menyiapkan perencanaan sematang mungkin yang memberikan gambaran rasional dan realistis,” jelas Jimmi.
Lebih lanjut, Jimmi menekankan bahwa proyek yang diusulkan harus memiliki dampak konkret terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan pangan dan konektivitas antar kecamatan.
“Minggu depan kami diminta kembali untuk mempresentasikan kajian lengkap terkait pengaruh proyek-proyek tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ini yang sedang kami matangkan,” tutupnya.(kopi13/Ltr1))
