SANGATTA – Musibah banjir yang melanda Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan selama lima hari terakhir telah menarik perhatian berbagai pihak. Meski Tim SAR Gabungan telah aktif di lokasi, kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sempat dipertanyakan oleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBD Kutim, Muhammad Idris Syam, membantah anggapan bahwa pihaknya tidak turun ke lapangan. Ia menegaskan bahwa sejak awal bencana, BPBD telah menugaskan personel untuk memantau kondisi di lokasi terdampak.
“Itu infonya dari mana? Karena sejak kemarin kami selalu menugaskan teman-teman untuk standby atau melihat langsung ke TKP,” ujar Idris dari siaran pers yang diterima media ini.
Idris menjelaskan bahwa kemungkinan besar personel BPBD tidak menggunakan seragam dinas, sehingga keberadaan mereka tidak terlihat jelas oleh masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa BPBD bersama tim gabungan dari relawan PMI telah mengerahkan perahu-perahu untuk membantu warga yang tinggal di daerah rawa-rawa.
Selain itu, Idris memastikan bahwa BPBD terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan memiliki laporan pemantauan di lokasi banjir.
“Saya berani menjamin, teman-teman itu selalu berkoordinasi dan ada laporan-laporannya. Jadi perlu diklarifikasi, bahwa kami sejak awal ada bencana, ada laporan dari masyarakat, langsung melakukan pemantauan dan pendampingan,” tambahnya.
Namun, hingga kini, BPBD Kutim belum menetapkan status darurat bencana. Idris menyebutkan bahwa keputusan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Bupati Kutim dan mempertimbangkan tingkat keparahan banjir, seperti rumah yang benar-benar tenggelam atau aktivitas masyarakat yang lumpuh total.
“Karena itu harus ada rekomendasi dari bupati. Konsekuensinya akan keluar dana siap pakai, biaya tidak terduga. Jika sudah keluar, maka kita akan mengerahkan semua tenaga untuk penyelamatan,” jelasnya.
Di sisi lain, Idris mengakui bahwa bantuan logistik dari BPBD belum dapat disalurkan karena keterbatasan anggaran. Saat ini, penyaluran bantuan lebih banyak dikoordinasikan melalui Dinas Sosial.
Sementara itu, Bupati Kutim melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan, Iwan Adiputra, menegaskan bahwa Pemkab Kutim telah bergerak dalam penanganan bencana ini.
“Kalau kebencanaan di BPBD sudah gerak, mas. Untuk bantuan, Dinsos bekerja sama dengan stakeholder sudah turun membantu,” kata Iwan.
Ia juga menyampaikan bahwa Asisten Administrasi Umum selaku Plh Sekretaris Kabupaten terus melakukan koordinasi dan memantau progres penanggulangan bencana. Data terkait tinggi banjir, jumlah korban, dan dampaknya sedang dikumpulkan untuk menentukan status kebencanaan.
“Kemarin bapak (bupati) sudah mengarahkan untuk pak asisten bersama OPD dan kecamatan yang terdampak terus berkomunikasi, serta penugasan untuk mendata mengenai tinggi banjir, penanggulangan, korban banjir, dan dampak banjir. Rencana besok (Kamis 30 Januari 2025) mau dikolektifkan datanya untuk penetapan status kebencanaan,” jelas Iwan.
Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk alokasi dana tambahan bagi korban bencana. Beberapa perangkat daerah seperti BPBD, Dinas PUPR, Perkim, Dinsos, dan BPKAD juga dilibatkan dalam rapat khusus ini.
Sebelumnya, Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI-Polri, PMI, Tagana, LKK, Orari, dan Rapi mengklaim telah bergerak sejak hari pertama banjir. Mereka melakukan monitoring dan evakuasi di sejumlah titik banjir. Namun, masyarakat tetap melaporkan bahwa hingga hari kelima, personel BPBD masih belum terlihat secara jelas di lokasi bencana.
Dengan adanya klarifikasi dari BPBD Kutim dan Pemkab Kutim, diharapkan penanganan banjir dapat terus berlanjut dengan lebih baik serta memberikan bantuan maksimal bagi masyarakat terdampak.(kopi3/ltr1)
