JAKARTA – Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur (Kutim) Rizali Hadi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II Senayan, pada Rabu (20/11/2024). Rizali hadir mewakili Pjs Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma. Kegiatan RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan turut dihadiri Wakil Mendagri Bima Arya, Pjs Gubernur Kaltim Akmal Malik dan undangan lainnya yang berasal dari Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltara.
Dalam kesempatan tersebut ditemui Pro Kutim, Rizali menyampaikan laporan terkait kesiapan Kutai Timur menghadapi Pilkada yang akan digelar pada November 2024. Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi di kabupaten tersebut.
“Persiapan teknis maupun administrasi terus kami matangkan, termasuk koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif,” ujar Rizali.
Ia menambahkan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan anggaran Pilkada terserap dengan baik serta menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur, yang memiliki kondisi geografis beragam. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian utama untuk mencapai target keterlibatan pemilih yang tinggi.
Selanjutnya sesuai arahan Komisi II dan Pj Gubernur Kaltim menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyelenggara pemilu untuk menjamin suksesnya Pilkada Serentak.
“Kesiapan seluruh pihak, mulai dari aspek anggaran, regulasi, hingga sosialisasi, sangat menentukan keberhasilan Pilkada. Kami berharap semua elemen dapat bekerja sama demi terselenggaranya pemilu yang adil dan demokratis,” kata Rizali.
Rizali juga memastikan bahwa Kutai Timur siap menjalankan langkah antisipatif untuk mengatasi berbagai tantangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah juga aktif mendorong edukasi politik kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” imbuh Rizali.
Rizali menegaskan, pemerintah Kutai Timur berkomitmen menjadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai ajang demokrasi yang inklusif dan transparan. Dengan dukungan semua pihak, ia optimistis pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, Pilkada di Kutai Timur dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang berkualitas,” tegasnya.
Sebelumnya dalam arahan RDP, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya perhatian terhadap dinamika daerah yang berpotensi memengaruhi jalannya tahapan kritis Pilkada, seperti penghitungan suara dan penetapan hasil. “Kami meminta dukungan dari seluruh pihak untuk melaporkan segala persoalan yang muncul di daerah, terutama yang dapat mengganggu proses tahapan Pilkada,” ujarnya.
Rifqinizamy juga menyoroti dua urgensi utama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pertama, ia menekankan peran penjabat gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat oleh pemerintah pusat. “Netralitas ASN menjadi isu yang sangat penting, mengingat mereka diangkat dan diberhentikan oleh pusat. Profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas harus diawasi ketat,” jelasnya.
Kedua, Rifqinizamy menyoroti pentingnya Pilkada Serentak pada 27 November 2024 sebagai tonggak demokrasi bangsa. “Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2005, isu serentak ini menjadi perhatian utama. Kami di Komisi II berkomitmen mengawasi secara menyeluruh demi terciptanya proses pemilu yang adil dan demokratis,” tambahnya.
Kegiatan RDP ini juga turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam rapat tersebut juga menyoroti isu netralitas ASN sebagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. “Sisa tujuh hari ke depan menjadi waktu krusial untuk memastikan netralitas ASN. Kami akan fokus mencermati daerah rawan, berdasarkan 24 variabel yang mengukur tingkat kerawanan dari rendah hingga tinggi,” ungkapnya.
Menurut Bima, potensi kerawanan meliputi ancaman provokasi, isu SARA, hingga faktor-faktor sensitif lainnya. Data ini akan menjadi landasan bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kondusivitas Pilkada.
Senada, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, turut melaporkan situasi terkini di wilayahnya. Ia menyebut bahwa Kaltim termasuk dalam kategori rawan lima berdasarkan peta kerawanan nasional. “Kami telah memonitor 10 daerah di Kaltim, dengan jumlah TPS sebanyak 6.274 yang diawasi oleh 525 PPK, 3.114 PPS, dan 43.198 KPPS,” kata Akmal.
Ia menegaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi gangguan selama Pilkada.
Rapat ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan strategi nasional dan daerah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Dengan dukungan semua pihak, Komisi II DPR RI berharap proses demokrasi ini dapat berjalan lancar, transparan, dan bebas dari isu-isu yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.(kopi13/Ltr1)
