SANGATTA — Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berencana memotong produksi batu bara nasional sebesar 195 juta metrik ton memicu respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sebagai salah satu daerah penghasil emas hitam terbesar di Indonesia, Kutim kini tengah menyusun langkah taktis demi meminimalisasi guncangan ekonomi dan sosial, khususnya ancaman pengurangan tenaga kerja secara massal.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, membeberkan bahwa jajarannya telah mengagendakan diplomasi khusus ke Jakarta untuk membahas dampak regulasi tersebut. Sesi dengar pendapat yang sedianya digelar pada Kamis (18/6/2026) terpaksa digeser ke pekan depan atas permintaan tim daerah yang dikomandoi oleh Wakil Bupati Mahyunadi.
“Pihak kementerian telah menyetujui penundaan ini. Pekan depan, kami akan memaparkan secara komprehensif argumen serta poin-poin krusial mengenai dampak langsung pemotongan kuota ini terhadap stabilitas daerah,” jelas Ardiansyah saat diwawancarai media setelah melepas kontingen Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB) Kutim menuju ajang PORDA PERPAMSI VII di Kubar, Kamis (18/6/2026).
Langkah preventif terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi prioritas utama Pemkab Kutim. Maklum, selama ini industri pengerukan hulu energi tersebut menjadi motor penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus penyerap tenaga kerja lokal paling dominan.
Meski pemda telah berulang kali meminta korporasi dan mitra kontraktor tambang untuk tidak gegabah melakukan PHK sepihak, Ardiansyah tidak menampik bahwa tekanan pasar global dan regulasi anyar dari pusat memaksa pelaku industri melakukan penghematan anggaran yang agresif.
“Realitas di lapangan saat ini memang cukup menantang, di mana efisiensi tenaga kerja mulai terjadi di beberapa perusahaan. Dalam situasi krusial ini, kami menekankan agar sektor swasta tetap memikul tanggung jawab atas nasib para karyawan mereka,” imbuhnya.
Guna meredam dampak tersebut, tren reskilling atau pelatihan alih profesi kini mulai digalakkan oleh sejumlah vendor jasa pertambangan. Program ini bertujuan membekali pekerja yang terdampak efisiensi dengan keahlian baru agar mampu berkompetisi di sektor industri non-tambang yang tengah bertumbuh.
Sebagai contoh, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), salah satu kontraktor raksasa di Kutim, belum lama ini menginisiasi pelatihan vokasi bagi para pekerjanya di wilayah Kecamatan Bengalon. Ardiansyah menilai langkah taktis ini patut menjadi cetak biru bagi korporasi lain.
“Melalui penguatan kompetensi baru, para pekerja diharapkan bisa bertransisi ke sektor industri lain di luar pertambangan. Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini dan mendesak perusahaan lain untuk mengambil langkah serupa demi menjaga kestabilan ekonomi daerah serta mencegah lonjakan angka pengangguran di Kutai Timur,” tutupnya.(Ltr1)
