SANGATTA – Profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi benteng utama insan pers dalam menghadapi derasnya arus informasi di media sosial. Wartawan dituntut untuk tetap berdiri kokoh pada prinsip verifikasi guna menjaga keseimbangan informasi dan mendukung kondusivitas pembangunan daerah.
Hal tersebut menjadi benang merah dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tingkat kabupaten yang dirangkai dengan agenda buka puasa bersama (Bukber) gelaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kutai Timur (Kutim) di Aula Hotel Five Style Kutai Permai, Rabu (11/3/2026). Kegiatan bertema “Merajut Silaturahmi, Menguatkan Solidaritas Wartawan di Bulan Ramadan” ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, perwakilan Forkopimda, serta sektor swasta.
Ketua PWI Kutim, Wardi, menegaskan bahwa tantangan jurnalisme masa kini semakin kompleks seiring dengan kaburnya batasan antara informasi fakta dan opini di jagat digital. Oleh karena itu, integritas wartawan harus dibuktikan melalui kualitas karya jurnalistik yang terverifikasi.
“Wartawan harus tetap eksis dan profesional dengan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik serta kode perilaku profesi. Di era media sosial, setiap informasi harus melalui proses cek dan ricek yang ketat sebelum disajikan sebagai berita,” tegas Wardi.
Pemerintah Kabupaten Kutim memandang pers sebagai mitra strategis sekaligus instrumen kontrol sosial yang vital. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menyatakan bahwa pemerintah daerah menjamin ruang kebebasan pers, termasuk dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembangunan.
“Pemerintah tidak antikritik. Kritik itu penting bagi kami, selama disampaikan secara objektif, berlandaskan fakta, dan tidak menyerang ranah personal,” kata Ronny.
Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah terjadinya polarisasi atau adu domba di tengah masyarakat akibat sebaran informasi yang tidak utuh.
“Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan media massa diharapkan mampu menghasilkan diseminasi informasi yang berimbang, termasuk informasi dari wilayah kecamatan yang sering kali luput dari perhatian,” sebutnya.
Dukungan terhadap penguatan kapasitas pers juga datang dari sektor swasta. Penjabat General Manager External Affairs Sustainable Development PT Kaltim Prima Coal (KPC), Nanang Supriyadi, turut hadir sebagai bentuk apresiasi terhadap peran media dalam mengawal isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur.
“Melalui sinergi antara pemerintah, pers, dan dunia usaha, arus informasi diharapkan tidak hanya sekadar cepat, tetapi juga akurat dan edukatif. Hal ini krusial agar opini publik yang terbentuk didasarkan pada fakta-fakta yang telah terkonfirmasi secara jurnalistik,” urainya.
Kegiatan yang berlangsung hangat ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga solidaritas insan pers. Di tengah suasana Ramadan, peringatan HPN 2026 di Sangatta ini menjadi momentum refleksi bagi para jurnalis untuk kembali ke khitah profesi yakni melayani kepentingan publik melalui kebenaran informasi.(kopi8/kopi13/Ltr1)
