SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini berada dalam posisi sulit akibat menciutnya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Penurunan drastis kapasitas fiskal ini berimbas langsung pada kebijakan belanja daerah, termasuk pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mencapai 65 persen.
Dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama (Bukber) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Cafe Teras Belad, Jumat (27/2/2026), Wakil Bupati Kutim Mahyunadi memaparkan realitas anggaran yang sedang “terseok-seok”. Meskipun secara administratif APBD 2025 tercatat Rp 5,1 triliun, dana yang benar-benar bisa digunakan secara efektif hanya Rp 4,6 triliun.
“Anggaran efektif kita hanya Rp 4,6 triliun karena sebagian harus dialokasikan untuk melunasi utang program tahun lalu. Kondisi ini membuat kita tertatih-tatih dalam memenuhi janji kepada masyarakat dan menjalankan program unggulan,” ujar Mahyunadi.
Situasi ini sangat kontras dengan periode sebelumnya, di mana anggaran sempat diproyeksikan menyentuh Rp 10 triliun. Hilangnya potensi pendapatan sekitar Rp 6 triliun memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian struktural, terutama pada belanja pegawai.
Berdasarkan regulasi yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD, pemerintah daerah tidak memiliki pilihan selain memotong tunjangan ASN dan PPPK.
“Saat anggaran kita masih di angka Rp 10 triliun, alokasi pegawai bisa mencapai Rp 3 triliun. Kini, dengan anggaran Rp 5 triliun, pagu untuk pegawai maksimal hanya Rp 1,7 triliun. Logikanya, jika total anggaran turun, komponen di dalamnya pasti ikut turun,” jelasnya.
Penurunan ini berdampak signifikan secara ekonomi bagi para pegawai. TPP yang biasanya diterima sebesar Rp 4,5 juta, kini menyusut menjadi kisaran Rp 1,6 juta hingga Rp 1,8 juta. Hal ini menjadi beban tambahan bagi ASN yang sebagian besar pendapatan pokoknya sudah terikat pada cicilan kebutuhan jangka panjang, seperti rumah dan kendaraan.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Kutim tetap berkomitmen mengawal 50 program strategis agar tidak mandek total. Mahyunadi menekankan pentingnya kreativitas dalam pengelolaan sisa anggaran yang ada.
Strategi yang diambil adalah menjalankan program-program tersebut secara simultan atau berbarengan, meskipun volumenya tidak sebesar rencana awal.
“Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Walaupun skala pembangunan tidak lagi masif, minimal roda program unggulan tetap berputar demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Ltr1)
