SANGATTA – Kabar merosotnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara drastis menjadi awan mendung yang menyelimuti Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada awal tahun 2026. Di tengah ketidakpastian fiskal ini, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi, muncul dengan pesan yang tegas namun penuh kehati-hatian yakni pembangunan tidak boleh berhenti, meski ikat pinggang harus ditarik lebih kencang.
Bagi Mahyunadi, dinamika anggaran bukanlah barang baru. Namun, penurunan yang terjadi kali ini menuntut kecermatan ekstra dalam pengelolaan kas daerah. Ia menyoroti fenomena “kurang salur” dana dari pusat maupun provinsi yang kerap menjadi batu sandungan bagi daerah.
“Tapi disalurkannya entah kapan. Sama dengan yang lalu-lalu, kita berapa kali kurang salur. Bisa jadi baru tahun selanjutnya, atau bahkan dua tahun setelahnya baru disalurkan,” ungkap Mahyunadi saat ditemui wartawan usai menghadiri pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemkab Kutim, Senin (26/1/2026).
Kekhawatiran Mahyunadi bukan tanpa alasan. Penurunan APBD yang terjadi secara tiba-tiba dan signifikan memaksa pemerintah daerah untuk memutar otak. Dalam dunia birokrasi, ketika anggaran turun drastis, risiko mangkraknya proyek pembangunan selalu membayangi. Namun, Mahyunadi menegaskan bahwa menyerah pada keadaan bukanlah pilihan.
Ia mengibaratkan kondisi saat ini dengan pepatah lama yang harus dipraktikkan secara nyata.
“Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus melakukan tindakan ikat pinggang. Tapi, pembangunan harus jalan terus,” tegasnya. Istilah “ikat pinggang” ini merujuk pada efisiensi besar-besaran di berbagai lini non-prioritas demi menyelamatkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kutim telah mematok 50 program prioritas yang menjadi janji politik sekaligus peta jalan pembangunan daerah. Mahyunadi menjamin bahwa meski anggaran sedang “sesak”, target-target pembangunan tersebut tidak akan dihapus.
Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus tetap fokus pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Transisi dari perencanaan ke eksekusi di tengah keterbatasan memang tidak akan semudah biasanya, namun konsistensi adalah kunci.
“Semua (50 program) harus berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada yang terlambat, tapi semua harus jalan,” imbuhnya memberikan jaminan. Pesan ini sekaligus menjadi instruksi bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk tidak kehilangan semangat meski harus bekerja dalam keterbatasan dana.
Strategi yang diusung Mahyunadi mencerminkan sikap pragmatis namun tetap optimis. Dengan mendahulukan skala prioritas dan tetap mengawal 50 program unggulan, Pemkab Kutim berharap dapat melewati badai fiskal ini tanpa harus mengorbankan kesejahteraan warga.
Tindakan “ikat pinggang” ini menjadi ujian bagi ketangkasan birokrasi Kutim dalam mengelola setiap rupiah agar tetap memberikan dampak nyata. Bagi Mahyunadi, yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa setiap roda pembangunan tetap berputar, meski kecepatannya mungkin harus menyesuaikan dengan napas anggaran yang ada.(kopi13/Ltr1)
