SANGATTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Seruan Aksi Masyarakat Kutai Timur (Kutim) Menggugat memadati halaman Kantor Bupati Kutim pada Selasa (28/10/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap realisasi janji-janji pemerintah daerah yang dianggap belum terpenuhi dan kinerja perangkat daerah yang dinilai kurang memuaskan.
Massa mulai memadati lobi Kantor Bupati Kutim sekitar pukul 16.00 WITA. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Mahyunadi, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, dan Kepala Satpol PP Fata Hidayat, langsung menemui perwakilan pengunjuk rasa untuk menerima aspirasi mereka.
Arsil, perwakilan dari Masyarakat Kutim Menggugat, menyampaikan tuntutan utama mereka.
“Penuntutan kami sederhana saja. Apa yang sudah menjadi janji Bupati, setiap beliau kunjungan kerja ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa, tolong itu segera direalisasikan,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain menuntut realisasi janji, massa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kutim untuk segera mengevaluasi kinerja seluruh perangkat daerah.
Arsil menyebut beberapa instansi seperti Sekda, BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai contoh perangkat daerah yang kinerjanya dianggap “ngaco”.
“Tidak masuk akal program-programnya. Program yang diminta, tidak diterbitkan. Program yang tidak diminta, banyak yang terbit,” ungkap Arsil dengan nada kesal.
Arsil juga menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar.
“Kalau Bupati tidak mengaudit, tidak merevisi, tidak mengevaluasi seluruh perangkat-perangkatnya, maka mohon maaf, kami akan memboikot Musrenbang kecamatan di 18 kecamatan,” ancamnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa tuntutan yang disampaikan masyarakat bersifat normatif. Ia mengakui adanya turbulensi keuangan dari pemerintah pusat yang berdampak pada transfer ke daerah (TKD), sehingga beberapa program menjadi terhambat.
“Tapi pada dasarnya, ini semua bisa terakomodir. Saya sudah berjanji, tahun depan insyaallah mungkin beberapa di antara ini, kalau mereka masuk lagi, kita tetap akan menggulirkan,” jelas Ardiansyah.
Bupati juga menyinggung aspirasi dari adat Basap yang ingin dibuatkan perkampungan.
“Perkampungan Basap, tadi sudah disuruh mereka dan kita insyaallah siap,” ujarnya.
Terkait evaluasi kinerja TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang juga menjadi sorotan massa, Ardiansyah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja tim tersebut.
“Kita akan mengevaluasi. Siapa sih manusia yang sempurna pekerjaan? Pasti ada yang tidak. Nah, itu tugas pembinaan di atas, termasuk bukti-bukti, itu melakukan evaluasi nanti,” katanya.
Ketika ditanya mengenai adanya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mengerjakan proyek, Ardiansyah mengaku tidak berani menjawab karena tidak paham regulasinya.
“Yang jelas itu harus punya CV. Dan bagi pegawai negeri, itu ada regulasi itu sendiri. Jadi mungkin ini pas nanti ditanyakan ke Kabag Hukum,” jelasnya.
Aksi unjuk rasa ini berjalan dengan tertib dan damai. Perwakilan massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka dan mendapat tanggapan dari Bupati Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutim berjanji akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.(kopi13/Ltr1)
