KALIORANG – Langkah serius diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk menghidupkan kembali denyut nadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Pada Rabu (25/2/2026), Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Bupati Kutim Mahyunadi meninjau langsung kesiapan “raksasa ekonomi” tersebut di Kecamatan Kaliorang.
Kunjungan kerja strategis ini bertujuan memetakan sumbatan yang selama ini menghambat operasional penuh kawasan industri yang diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi sawit tersebut.
Tinjauan diawali dengan inspeksi sepanjang 3 kilometer menuju dermaga pelabuhan. Dalam pengamatannya, Gubernur Rudy Mas’ud secara khusus menyoroti kondisi alur pelabuhan yang dinilai masih berisiko bagi kapal-kapal besar. Selain itu, kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang belum berfungsi menjadi atensi utama.
Gubernur menginstruksikan jajarannya untuk segera memfungsikan kembali SPAM guna melayani kebutuhan kapal yang bersandar. Menurutnya, ketersediaan air bersih adalah salah satu kunci utama dalam menarik retribusi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Maloy harus bertransformasi menjadi gerbang ekspor internasional yang kompetitif. Kami berkomitmen membangun dermaga baru dan memastikan seluruh fasilitas pendukung beroperasi dalam waktu dekat,” tegas Rudy Mas’ud.
Dalam rapat koordinasi yang menyusul tinjauan lapangan, Wakil Bupati Mahyunadi menyampaikan tuntutan strategis agar kekayaan alam Kutim tidak sekadar “lewat”. Ia mendesak penegakan Perda Kaltim Nomor 7 Tahun 2018 terkait kewajiban hilirisasi.
Mahyunadi menekankan ironi yang terjadi selama ini, Kutim memiliki 800 ribu hektare lahan sawit, namun pabrik pengolahan justru menjamur di daerah luar. Ia meminta jaminan pasokan bahan baku sebesar 70 persen untuk industri lokal agar investor di KEK Maloy mendapatkan kepastian usaha.
“Kita butuh keberanian untuk memastikan bahan baku tetap di sini. Kita ingin investor tidak ragu menanamkan modalnya di Maloy karena kepastian bahan baku yang melimpah,” ujar Mahyunadi mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Menyangkut hambatan administratif, Mahyunadi mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim tengah mempercepat proses appraisal lahan sebagai syarat transformasi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) menjadi BUMD. Bahkan, Pemkab Kutim menyatakan kesiapan menyertakan modal hingga Rp 100 miliar demi memperkuat pondasi ekonomi kawasan ini.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud berjanji akan menyinkronkan regulasi antara provinsi dan kabupaten. Dengan nilai investasi yang telah mencapai Rp 1,7 triliun, ia menegaskan bahwa muara dari segala upaya ini adalah kesejahteraan rakyat melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Agenda ditutup dengan tekad bulat kedua pimpinan daerah, KEK Maloy tidak boleh lagi sekadar menjadi rencana di atas kertas, melainkan harus menjadi magnet investasi dunia yang mengolah kekayaan bumi Kutim di tanahnya sendiri. (kopi5/Ltr1)
