SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Jimmi mengungkapkan data pertumbuhan ekonomi daerah yang mencatatkan rekor impresif. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, pertumbuhan ekonomi Kutim pada tahun 2024 telah mencapai angka 9,82 persen, sebuah capaian yang menempatkan Kutim di posisi teratas sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Bahkan, Jimmi menyatakan optimisme tinggi bahwa angka fantastis ini masih berpotensi untuk melesat lebih jauh.
“Tembus 10 persen sudah,” ujar Jimmi mengenai proyeksi pertumbuhan di tahun berjalan.
Meskipun menyambut baik laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi ini, Jimmi mengakui bahwa struktur pertumbuhan tersebut belum ideal. Ia menjelaskan bahwa lonjakan angka pertumbuhan Kutim masih didominasi secara signifikan oleh sektor tambang.
Dominasi sektor padat modal tersebut, menurutnya, berdampak pada ketidakmerataan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Itu belum memberikan pemerataan ke masyarakat,” tegasnya.
Jimmi lantas menyoroti pentingnya upaya sistematis untuk menekan gini ratio (rasio ketimpangan pendapatan). Penekanan gini ratio menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dapat benar-benar dinikmati dan dirasakan secara adil oleh semua penduduk Kutim.
Untuk mengatasi masalah ketimpangan dan mendorong pemerataan, Jimmi secara khusus mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki karakter padat karya, alih-alih hanya berfokus pada sektor padat modal.
“Sektor UMKM tadi dan sektor padat karya itu memang harus dimaksimalkan,” jelas Jimmi.
“Karena yang memutar roda perekonomian kan itu,” imbuhnya, menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi yang mampu menyentuh langsung ekonomi kerakyatan,” tambah Jimmi.
Selain mendorong sektor padat karya, Ketua DPRD ini juga menaruh harapan besar pada peran aktif pihak swasta, terutama dalam mendukung proses industrialisasi dan menggerakkan ekonomi.
Jimmi menjelaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah seringkali memiliki kendala waktu. Pelaksanaan APBD cenderung terkonsentrasi di akhir tahun anggaran, yang menurutnya, kurang maksimal dalam mendongkrak ekonomi secara cepat.
Oleh karena itu, peran swasta dianggap krusial untuk mengisi jeda waktu dan mempercepat pergerakan ekonomi secara berkesinambungan.
“Kita berharap dari swasta ini, swasta bisa setiap saat untuk membantu pertumbuhan ekonomi kita,” tutup Jimmi, menekankan pentingnya kolaborasi yang terjalin erat dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku industri demi mewujudkan kesejahteraan yang merata di Kutim.(Ltr1)
