SANGATTA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengusung tema Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing. Kabupaten Kutim merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, memberikan beberapa catatan penting dalam membuka Paripurna ke-IX agenda Mendengarkan Pidato Bupati Kutim memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Kutim.

Menurutnya tema ini menjadi ajakan dan tekad kita untuk dapat bertindak dan bereaksi nyata agar tanggap pada tantangan dan perkembangan zaman. Juga menjadi motivasi dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran maju dan sejahtera lahir dan batin.

“Semoga ini menjadi pendorong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya saat memberikan sambutan di Paripurna HUT ke-26 Kutim di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (9/10/2025).

Ditambahkan Jimmi, kata tangguh dalam tema, akan menjadi jargon dan semangat perjuangan yang mendefinisikan karakter pemerintah dan masyarakat Kutim dalam menghadapi isu-isu aktual yang tidak selalu berpihak pada optimalisasi pembangunan daerah.

“Daerah yang tangguh adalah daerah yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan secara seimbang dengan memperkuat semua aspek meliputi sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, fisik dan tata kelola,” ucapnya.

Selanjutnya, konsep mandiri menyoroti pergeseran paradigma dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah. Menurutnya selama ini kemampuan keuangan daerah sangat bergantung terhadap kebijakan pemerintah pusat sehingga mempengaruhi struktur fiskal atau APBD Kabupaten Kutim.

“Pemerintah perlu mereformasi tata kelola pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai dimana kita ketahui, Kabupaten Kutim masih bertumbuh pada pendapatan sektor pertambangan. Di mana 75,53 persen PDRB Kutim masih disumbang dari sektor pertambangan,” bebernya.

Ia menyebut, diperlukan diversifikasi pendapatan, yang tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan, namun ada inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam terutama pada sektor perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Jimmi mengatakan, sudah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan daya saing. Namun untuk memaksimalkannya pemerintah daerah memerlukan sinergi berbagai potensi, sumber daya, dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi serta fokus pada peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia, iklim investasi dan pelayanan publik.

“Pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan masyarakat serta inovasi digital publik merupakan indikator terpenting dalam menentukan daya saing suatu daerah,” tegasnya.

Oleh karena itu kata dia, pemerintah daerah perlu untuk terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan baik infrastruktur fisik maupun non fisik.(kopi13/Ltr1)