SAMARINDA – Menanggapi usulan penutupan alur Sungai Mahakam pasca insiden tabrakan kapal yang merusak Jembatan Mahakam, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penutupan alur sungai. Ia menilai bahwa setiap keputusan terkait Mahakam harus memperhatikan dua aspek utama, yakni keselamatan dan perekonomian yang melibatkan banyak pihak.
Reza mengingatkan bahwa kewenangan terhadap alur sungai ini tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Sebagai contoh, masalah yang terkait dengan sisi darat berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sementara perairan dan jalur pelayaran menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
“Kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Sebagai DPRD, kami hanya memiliki fungsi pengawasan dan bisa memberikan usulan serta mengawal rekomendasi kepada pemerintah pusat,” ujar Reza.
Ia menegaskan bahwa penutupan Sungai Mahakam harus dikaji secara matang sebelum diputuskan, karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian lokal.
“Jika penutupan alur sungai dilakukan sembarangan, bisa memicu kerugian besar, baik untuk daerah maupun negara. Kami harus berpikir jangka panjang dan tidak terburu-buru,” tambahnya.
Reza mengungkapkan potensi kerugian yang akan timbul akibat penutupan Sungai Mahakam, antara lain gangguan pada rantai pasok batu bara yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan kebakaran di fasilitas jetty dan ponton, serta kerugian bagi penghidupan ribuan warga yang menggantungkan hidup pada industri batu bara, pelayaran, dan bongkar muat.
“Selain itu, potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga sangat besar, mengingat sektor batu bara merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara,” katanya.
Tak hanya itu, Reza juga mengingatkan bahwa penutupan alur Mahakam bisa merusak citra Indonesia di mata internasional.
“Jika kita sampai menutup jalur pelayaran strategis ini, akan ada persepsi negatif yang berkembang di luar negeri bahwa Indonesia tidak mampu menjaga stabilitas dan keamanan jalur pelayaran,” ungkapnya.
Sebagai kader Partai Gerindra, Reza menegaskan bahwa pihaknya tetap teguh pada arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan keselamatan masyarakat. Meskipun demikian, ia menilai bahwa fokus utama saat ini seharusnya bukan pada penutupan sungai, melainkan pada penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
“Proses hukum harus dijalankan. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengejar pelaku tabrakan ini. Jangan hanya masyarakat yang menjadi korban, tapi para pelaku yang harus diberi sanksi tegas,” tegasnya.
Reza juga mengusulkan agar izin usaha terkait, mulai dari nakhoda, anak buah kapal (ABK), hingga pemilik perusahaan, dicabut.
“Sita kapalnya. Dengan begitu, yang bertanggung jawab benar-benar dihukum, bukan masyarakat yang tidak terlibat,” pungkasnya.
Keputusan mengenai nasib alur Sungai Mahakam masih menunggu kajian lebih lanjut dari pemerintah pusat, yang diharapkan akan mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan perekonomian lokal.(*/Ltr1)
