SANGATTA – Hari pertama bertugas sebagai Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Mahyunadi langsung menunjukkan gaya kepemimpinannya. Pada Senin, 24 Februari 2024, Mahyunadi memimpin apel pagi yang diadakan di halaman Kantor Bupati, Kawasan Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta Utara. Dalam kesempatan ini, Mahyunadi yang mengenakan seragam khaki lengkap dengan peci menyampaikan arahan tegas kepada ratusan pegawai yang hadir.
Wabup yang akrab disapa Unad tersebut hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman yang sedang mengikuti retreat kepala daerah se-Indonesia di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Apel pagi tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi beserta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Mahyunadi menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan Kutai Timur yang solid, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dia menyampaikan bahwa kepemimpinan yang baik harus mampu menjaga kesinambungan program-program yang sudah berjalan dengan baik, sambil melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih kurang optimal.
“Sesuatu yang baik di kepemimpinan terdahulu kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki. Program yang bagus kita pertahankan, yang jelek kita tinggalkan, selanjutnya kita ganti dengan yang baru dan lebih baik,” ujar Mahyunadi dengan tegas.
Terkait dengan isu dualisme kepemimpinan yang sempat menjadi kekhawatiran beberapa pihak, Mahyunadi menegaskan bahwa tidak ada persaingan antara dirinya dan Bupati. Dia menekankan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati, dirinya bekerja sebagai bagian dari tim pemerintahan yang solid, bukan untuk bersaing atau saling sikut.
“Tidak ada matahari kembar atau dualisme kepemimpinan. Saya sudah mempelajari tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Bupati. Kita harus bekerja profesional, senang melihat orang senang, bukan sebaliknya,” ujar Mahyunadi dengan penuh keyakinan.
Selain itu, Mahyunadi juga menyinggung soal mutasi jabatan yang sering menjadi isu sensitif, terutama pasca-pilkada. Ia menekankan bahwa mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam pemerintahan, namun harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak dipaksakan untuk kepentingan tertentu.
“Mutasi jabatan merupakan sesuatu yang wajar, namun bukan dipaksakan. Seperti halnya, pejabat dari Muara Bengkal yang biasa makan jukut pija (ikan asin) dipindah ke daerah pesisir yang biasa makan ikan laut, tentu kesannya dipaksakan,” ujarnya dengan nada humor yang membuat hadirin tertawa.
Ia memastikan bahwa setiap mutasi yang dilakukan akan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas pegawai agar roda pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
“Semua ini demi menjadikan Kutai Timur lebih hebat, dengan masyarakat yang lebih sejahtera,” pungkasnya.
Hari pertama Mahyunadi bertugas sebagai Wakil Bupati Kutim menjadi sinyal awal bagi pemerintahan yang lebih harmonis dan profesional. Gaya komunikasi yang lugas, serta visi yang jelas, memberikan harapan baru bagi birokrasi dan masyarakat Kutai Timur. Dengan menegaskan pentingnya kerja tim, kesinambungan program, serta kebijakan yang berbasis kapabilitas, Mahyunadi siap mendampingi Bupati dalam mengawal perubahan menuju Kutim yang lebih baik.(kopi13/Ltr1)
