SANGATTA – Kehadiran platform kecerdasan buatan (AI) bernama Nemesis Assai yang mampu mengendus indikasi inefisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tengah menyita perhatian publik. Menanggapi viralnya teknologi tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, memberikan apresiasi dan dukungan penuh.
Menurut Jimmi, pemanfaatan teknologi digital mutakhir seperti AI sangat krusial untuk memperketat pengawasan dan menjaga transparansi penggunaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebagai informasi, Nemesis Assai merupakan sistem AI orisinal karya anak bangsa. Platform ini bekerja dengan cara menyaring jutaan data pengadaan publik dari pangkalan data terbuka seperti SIRUP dan INAPROC. Melalui algoritma khusus, sistem ini dapat memberikan sinyal peringatan (red flag) terhadap paket proyek yang memiliki harga satuan tidak wajar atau berpotensi merugikan keuangan negara.
Isu transparansi anggaran ini memang menjadi topik sensitif di Kutim. Sejumlah pengguna media sosial kerap melayangkan kritik terkait nominal anggaran beberapa proyek infrastruktur dan pengadaan daerah yang dinilai fantastis.
Melihat fenomena tersebut, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai AI pengawas bisa menjadi solusi konkret demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Teknologi ini dipandang mampu menjadi instrumen koreksi agar realisasi anggaran tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Inovasi seperti ini sangat kita butuhkan untuk meluruskan kembali kebijakan yang melenceng dari komitmen awal pemerintah dalam melayani masyarakat,” ujar Jimmi saat diwawancarai oleh awak media.
Jimmi menegaskan bahwa postur APBD maupun APBN sudah sepatutnya dialokasikan untuk sektor-sektor produktif. Anggaran publik harus mampu menstimulus perekonomian daerah serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa di era digital saat ini, keterbukaan informasi adalah hal yang mutlak dan tidak bisa dihindari.
“Zaman sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan karena sekat-sekat informasi sudah runtuh. Kehadiran AI mempermudah transparansi itu. Suka tidak suka, kita harus siap beradaptasi,” jelasnya.
Tidak hanya untuk mengawasi anggaran, Jimmi juga mendorong pemerintah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memangkas jalur birokrasi yang selama ini terkenal kaku, lama, dan berbiaya tinggi.
Ia mencontohkan proses asistensi atau konsultasi program kerja ke pemerintah provinsi maupun kementerian yang selama ini mengharuskan pejabat daerah melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
“Kita berharap kementerian dan lembaga mulai menyederhanakan alur birokrasi tersebut lewat AI. Jika proses asistensi bisa diprogram berbasis regulasi dalam sistem AI, koordinasi dapat berjalan 24 jam penuh tanpa perlu lagi bertatap muka langsung,” kunci Jimmi.(Ltr1)
