MUARA WAHAU – Puncak ritual adat Embob Jengea dalam rangkaian pesta panen Lom Plai suku Dayak Wehea kembali menggema di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau, Rabu (22/4/2026). Namun, di tengah kemeriahan ritual yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) ini, terselip kegelisahan mengenai kedaulatan pangan dan masa depan lahan pertanian lokal.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, dalam sambutannya menyoroti kontradiksi antara narasi besar perayaan syukur panen dengan realitas bentang alam di Muara Wahau. Ia mencermati bahwa lahan-lahan yang seharusnya menguning oleh padi, kini kian terhimpit oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit.
“Narasi Lom Plai adalah ungkapan syukur atas panen padi. Namun, secara visual, sulit menemukan di mana ladang padi itu berada. Tampaknya, padi kini telah berganti rupa menjadi sawit,” ujar Mahyunadi di hadapan warga di Lapangan Sepak Bola Desa Nehas Liah Bing.
Pergeseran komoditas dari tanaman pangan ke perkebunan sawit menjadi sandungan utama bagi program ekstensifikasi pertanian di wilayah tersebut. Meski Kementerian Pertanian menawarkan bantuan dana cetak sawah baru dan program pompanisasi, animo masyarakat untuk kembali ke persawahan masih rendah.
Hingga saat ini, usulan ribuan hektare lahan untuk persawahan kerap menyusut karena persoalan status lahan dan keengganan warga beralih fungsi. Mahyunadi menegaskan bahwa kemandirian pangan di tingkat desa hanya bisa tercapai jika ada komitmen bersama antara warga dan pemerintah setempat.
“Potensinya ada, namun masyarakat masih ragu. Jika pemerintah desa dan kecamatan mampu meyakinkan warga, segera usulkan kembali. Kita ingin Muara Wahau swasembada,” tegasnya.
Meski ada dorongan modernisasi, pemerintah daerah sepakat dengan tokoh adat Dayak Wehea untuk tetap menjaga orisinalitas ritual. Inti dari tradisi Lom Plai yang telah berlangsung sejak 23 Maret dan berakhir pada 24 April 2026 mendatang tidak boleh bergeser dari pakem aslinya.
Modifikasi hanya disarankan pada aspek atraksi pendukung atau kreasi seni untuk meningkatkan nilai tawar pariwisata. Kemahiran warga dalam Seksiang (perang rumput gajah) dan tarian di atas rakit kecil di sungai merupakan cerminan keterampilan hidup yang menjadi magnet bagi wisatawan.
Meski telah menjadi agenda nasional sejak 2023, pengembangan pariwisata di utara Kutim masih terganjal masalah klasik: aksesibilitas. Perjalanan darat menuju lokasi masih memakan waktu 5 hingga 7 jam.
Rencana pengembangan Bandara Uyang Lahai yang semula diprioritaskan pada 2027 pun kini menghadapi tantangan menyusul efisiensi anggaran daerah yang mencapai 65 persen. Mahyunadi menyatakan pemerintah akan terus mencari celah anggaran agar akses udara bisa segera diperbaiki untuk mendukung mobilitas wisatawan.
Di akhir prosesi, Mahyunadi juga menekankan pentingnya transparansi alokasi dana dari Dinas Pariwisata. Hal ini dilakukan guna menepis persepsi bahwa pelestarian adat hanya bergantung pada bantuan sektor swasta.
“Pariwisata dan tradisi adalah jati diri daerah yang harus dijaga bersama secara kolaboratif,” pungkasnya.(Ltr1)
