SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah memacu akselerasi besar-besaran untuk mengubah wajah pertanian daerah. Di tengah tantangan efisiensi APBD, Kutim menetapkan target ambisius yakni optimalisasi 20.000 hektar lahan pertanian guna mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, menegaskan bahwa sektor pertanian masuk dalam 50 program unggulan daerah. Namun, ambisi ini bukan tanpa hambatan. Dari 10 titik lahan yang ditargetkan untuk program Irigasi Perpompaan (Irpom) oleh Kementerian Pertanian, saat ini baru 4 lokasi yang terverifikasi.

“Kami serius menuju swasembada. Tantangan lahan memang nyata, tapi dengan dukungan pusat, kami optimistis target 20 ribu hektare ini bisa terwujud,” tegas Mahyunadi saat menerima kunjungan kerja Direktur Irigasi Pertanian di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim pada Kamis (16/4/2026).

Selanjutnya, Pemkab Kutim telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bulog untuk pembangunan gudang gabah seluas 3 hektare.

“Agar Bulog bisa menyerap gabah petani lokal secara langsung. Padi sebenarnya menguntungkan, tapi stabilitas harga dan kepastian pembeli adalah kunci,” tambah Mahyunadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim, Dyah Ratnaningrum, menambahkan bahwa pembenahan administrasi lahan menjadi prioritas utama. Melalui revisi Lahan Baku Sawah (LBS), Pemkab Kutim berupaya mengurai benang kusut tumpang tindih lahan yang selama ini menghambat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Saat ini baru sekitar 700 hektare yang bersedia masuk LP2B. Kami perlu duduk bersama lintas perangkat daerah (PD) agar data lahan menjadi jelas dan petani merasa aman secara hukum,” ungkap Dyah.

Salah satu terobosan menarik yang disorot adalah pengembangan Tani Apung. Dengan potensi 70 hektare di Bengalon serta pengembangan di Muara Bengkal dan Long Mesangat, metode ini dianggap sebagai solusi bagi wilayah yang sulit dijangkau irigasi konvensional atau rawan banjir.

Meski biaya awal tergolong tinggi, Tani Apung dan optimalisasi lahan eks tambang diproyeksikan mampu mendongkrak Indeks Pertanaman (IP) dari 1,15 menjadi 2,5 kali panen dalam setahun. Selain itu, Kutim memiliki potensi Cetak Sawah Baru hingga 3.160,53 Hektare yang siap dikembangkan dengan dukungan mekanisasi modern seperti Rice Transplanter dan Combine Harvester.

Masalah klasik yang menghantui petani Kutim adalah kesulitan memasarkan hasil panen. Beras lokal sering kalah bersaing dengan pasokan dari Sulawesi dan Jawa. Padahal, secara hitungan ekonomi, menanam padi 2-3 kali setahun jauh lebih menguntungkan dibanding sawit.

Senada, berdasarkan paparan Penanggung Jawab (PJ) Swasembada Pangan Kaltim sekaligus Direktur Irigasi Pertanian Liferdi Lukman, pengawalan di lapangan kini diperketat melalui Satgas Swasembada Pangan dan Brigade Pangan. Kolaborasi ini melibatkan personel TNI (Babinsa) dan penyuluh lapangan untuk memastikan bantuan sarana produksi (Saprodi) seperti benih unggul dan pupuk tersalurkan tepat sasaran.

Selain itu, potensi dana CSR perusahaan di Kutim mulai diarahkan untuk sektor pertanian metode tani apung.

“Dengan masa balik modal (payback period) alat pertanian yang hanya butuh 2 tahun sementara masa pakai hingga 10 tahun, sektor swasta diharapkan ikut berkontribusi dalam memenuhi defisit beras di Kalimantan Timur yang mencapai 194.096 ton per tahun,” sebutnya.

Melalui integrasi antara perluasan lahan, inovasi teknologi tani apung, dan kepastian hilirisasi lewat Bulog, Kutim optimistis dapat bertransformasi dari daerah ketergantungan menjadi lumbung pangan mandiri di masa depan.(kopi5/kopi13/Ltr1)