SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan ambisi pertumbuhan ekonomi dengan realitas fiskal daerah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dipatok sebesar 10,76 persen dinilai terlalu ambisius jika indikator kemandirian ekonomi daerah tidak segera diperkuat.
Kekhawatiran tersebut mencuat menyusul fluktuasi tajam laju pertumbuhan ekonomi Kutim dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat menyentuh angka 9,82 persen pada 2024, pertumbuhan justru terkontraksi hingga menyentuh angka 1,05 persen pada 2025.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyoroti ketergantungan struktur ekonomi daerah yang masih berkelindan erat dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, pertumbuhan ekonomi selama ini cenderung bersifat semu karena hanya bergerak linier mengikuti naik-turunnya serapan anggaran publik.
“Pekerjaan rumah bagi kita sekarang adalah mewujudkan kemandirian daerah. Jika kita terus bertumpu pada besarnya APBD, lantas di mana letak pertumbuhan murni daerah kita?” ujar Mahyunadi belum lama ini.
Mahyunadi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim untuk meninjau ulang variabel penetapan target 2027. Ia menilai, target melampaui 10 persen sulit tercapai jika proyeksi APBD 2027 hanya berkisar di angka Rp 6 triliun.
Secara matematis, jika ekonomi masih bergantung pada APBD yang diprediksi hanya tumbuh 10 hingga 20 persen, maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 secara logis hanya berada di kisaran 3 persen.
“Apa variabel dan indikatornya sehingga muncul angka setinggi itu? Target pembangunan tidak boleh hanya menjadi deretan angka di atas kertas tanpa landasan kuat,” tegasnya.
Guna memutus rantai ketergantungan terhadap APBD, Pemerintah Kabupaten Kutim kini mulai mengarahkan fokus pada hilirisasi industri. Sektor ini dipandang sebagai mesin pertumbuhan baru yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi serta membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat.
Langkah strategis yang disiapkan meliputi percepatan Infrastruktur dengan membangun fasilitas pendukung kawasan industri guna menarik investasi swasta. Kemudian optimalisasi pendanaan yakni engupayakan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah provinsi dan pusat. Selanjutnya sinergi legislatif dengan memperkuat koordinasi dengan DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi untuk pengawalan anggaran.
Bagi masyarakat Kutim, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan sekadar angka statistik dalam laporan pembangunan. Lebih dari itu, kemandirian ekonomi daerah menjadi kunci bagi terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan dan ketahanan daerah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global di masa depan.(kopi13/Ltr1)
