JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berakselerasi dalam mengoptimalkan peran dunia usaha bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dipertajam melalui pertemuan strategis Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kutim bersama jajaran Tenaga Ahli Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Meeting Room Lantai 1 Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos) RI Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Kamis (5/2/2026). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, ini bertujuan untuk menyinkronkan program bantuan perusahaan dengan agenda perlindungan sosial nasional. Pertemuan ini pun langsung diterima Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan pejabat Kemensos yang hadir.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat teras Kutim mulai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Ernata Hadi Sujito, Kepala Bappeda Januar Bayu Irawan, serta pengurus inti Tim TJSL Kutim yang meliputi Ali Mahmudi (Ketua), Nasruddin Arsad (Sekretaris), dan Zulfatun Mahmudah (Ketua Bidang Humas). Sementara itu, delegasi Kemensos RI diwakili oleh tim tenaga ahli yang dipimpin oleh Andy Kurniawan dan rekan-rekan.
Dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Mahyunadi memaparkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan kementerian pusat adalah kunci utama agar dana TJSL tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan tepat sasaran. Menurutnya, Kutim memiliki karakteristik wilayah yang menantang sekaligus potensi sumber daya perusahaan yang sangat besar.
“Melalui pertemuan lanjutan ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh inisiatif sosial yang dijalankan perusahaan dapat terintegrasi dengan program pemerintah. Sasarannya harus jelas, terutama bagi masyarakat rentan, agar tercipta dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Mahyunadi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, menyoroti aspek keberlanjutan.
“Bahwa setiap kontribusi dunia usaha wajib selaras dengan dokumen perencanaan daerah agar pembangunan berjalan linier dan tidak tumpang tindih,” singkatnya.
Di sisi teknis, Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, melihat adanya peluang besar dalam penguatan basis data sosial.
“Melalui pendampingan dari Kemensos RI, Pemkab Kutim berharap intervensi program TJSL dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang tervalidasi,” sebutnya.
Dari pihak Kemensos RI, para tenaga ahli memberikan berbagai masukan teknis mengenai model kolaborasi yang transparan. Fokus pembahasan mencakup pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat yang akurat, pengawasan lapangan yang ketat, hingga sistem pelaporan program yang akuntabel.
“Dengan demikian, efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan dapat dievaluasi secara berkala,” terang perwakilan Tim Ahli Kemensos RI Andy Kurniawan.
Sementara itu, Ketua TJSL Kutim, Ali Mahmudi, bersama timnya menyatakan kesiapan untuk menjadi katalisator antara perusahaan dan pemerintah.
“Komitmen ini bertujuan untuk membangun ekosistem TJSL yang lebih terorganisir, transparan, dan berdampak luas,” ujarnya dalam diskusi tersebut.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem kesejahteraan yang mandiri di Kutim. Dengan kolaborasi yang solid, berbagai inisiatif sosial dari perusahaan diharapkan mampu berkontribusi langsung terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Tuah Bumi Untung Benua.(kopi7/kopi13/Ltr1)
