SANGATTA – Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim) secara resmi meluncurkan sebuah sistem digital baru bernama Penguatan Tata Kelola Administrasi Keuangan Transparan dan Akuntabel atau disingkat PAKTA. Inovasi ini digagas oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Setkab Kutim sebagai respons terhadap tantangan alur administrasi keuangan konvensional yang dinilai lambat dan rentan kekeliruan.
Peluncuran sistem ini ditandai dengan sosialisasi kepada seluruh staf pengelola keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Selasa (25/11/2025).
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setkab Kutim, Mahriadi, menegaskan bahwa PAKTA hadir sebagai pondasi Good Governance di tubuh birokrasi.
“Kami menyadari pentingnya tata kelola administrasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien sebagai pondasi utama Good Governance,” ujarnya.
Mahriadi menjelaskan bahwa selama ini, alur administrasi keuangan Setkab masih mengandalkan berkas cetak, file Excel, dan verifikasi manual. Metode ini menciptakan hambatan klasik berupa waktu verifikasi yang panjang, potensi kesalahan input, dan alur informasi yang tidak serempak.
“Dari tantangan tersebut lahirlah semangat untuk berbenah melalui aksi perubahan yang kami beri nama PAKTA,” ungkapnya.
Ia menegaskan sistem PAKTA dirumuskan berdasarkan temuan internal mengenai pencatatan yang belum terintegrasi dan format laporan yang berbeda-beda antar bagian.
Selanjutnya, PAKTA didesain berdasarkan empat pilar utama inovasi untuk mentransformasi budaya kerja yaitu pertama dengan sistem administrasi keuangan digital terintegrasi dengan berbasis google form dan spreadsheet untuk pencatatan dan pelaporan yang elektronik, seragam, dan real time. Kedua, dengan dashboard monitoring, menyediakan akses cepat dan akurat bagi pimpinan untuk memantau perkembangan keuangan secara aktual.
Berikutnya, ketiga dengan klinik keuangan internal yaitu ruang pendampingan untuk memastikan seluruh aparatur memahami mekanisme baru dan mengukuhkan budaya transparansi, dan keempat yaitu penguatan kolaborasi dan perubahan mindset dengan mendorong karakter kerja digital yang teratur, adaptif, dan modern.
Mahriadi berharap melalui implementasi PAKTA, proses penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih tertib, efisien, dan presisi. Potensi kesalahan administrasi dan keterlambatan laporan juga diharapkan dapat diminimalkan.
“Lebih dari sekadar perubahan sistem, PAKTA adalah langkah menuju transformasi budaya kerja digital yang akuntabel dan berorientasi pada hasil,” tutupnya, menandai pergantian paradigma dari pola kerja manual yang rentan keterlambatan menuju tata kelola digital yang terbuka dan efisien.(*/Ltr1)
