SANGATTA – Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memperkuat strategi untuk mengantisipasi potensi konflik antar pasangan calon (paslon). Langkah ini terwujud dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar secara virtual pada Rabu (30/10/2024), dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, diikuti oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), HM Agus Hari Kesuma, serta jajaran terkait.

Pertemuan melalui Zoom Meeting ini berfokus pada penanganan daerah dengan dua pasangan calon, termasuk Kabupaten Kutim, Berau, dan Paser. Akmal Malik menegaskan pentingnya pengaturan jadwal kampanye akbar masing-masing paslon untuk menghindari gesekan antar pendukung, terutama saat konvoi pendukung baik saat berangkat maupun pulang kampanye. “Strategi ini penting agar kampanye berlangsung tertib dan mencegah gesekan yang berpotensi memicu konflik,” ujar Akmal.

Menanggapi arahan Pj Gubernur, Pjs Bupati Kutim HM Agus Hari Kesuma melaporkan perkembangan persiapan Pilkada di Kutim. Ia menyatakan bahwa pihaknya, bersama jajaran keamanan, telah menyusun sejumlah langkah preventif untuk memastikan stabilitas daerah. Agus menegaskan, “Kampanye akbar di Kutim kemungkinan bersamaan pada tanggal 23 Oktober 2024, namun jaraknya akan diperhitungkan sekitar 10 kilometer. Dengan jarak tersebut, diharapkan suasana tetap aman dan kondusif.”

Strategi ini diharapkan dapat meminimalisir gesekan antar pendukung dengan memisahkan lokasi kampanye di wilayah yang berbeda secara signifikan. Dalam pertemuan ini, Akmal Malik juga mengingatkan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap potensi konflik selama masa kampanye, terutama di daerah yang berisiko tinggi.

“Ketepatan dalam penjadwalan dan lokasi kampanye sangat penting untuk menjaga kondusivitas, tidak hanya selama kampanye, tetapi juga hingga pengumuman hasil pemilihan,” tambah Akmal.

Arahan Pj Gubernur ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh elemen di Kaltim untuk mempererat sinergi dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesiapan seluruh elemen, dari tingkat provinsi hingga kabupaten, diharapkan dapat menjamin proses demokrasi dalam Pilkada 2024 berlangsung aman, tertib, dan damai.

Di akhir rapat, Akmal kembali menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan peran semua pihak, termasuk masyarakat dan aparat keamanan, untuk menjaga ketenangan dan stabilitas wilayah Kaltim menjelang puncak pesta demokrasi. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga Pilkada dapat berlangsung dengan baik,” tutupnya.

Dengan upaya ini, diharapkan Kaltim dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan Pilkada yang aman dan demokratis, serta menjamin hak suara masyarakat terlaksana dengan sebaik-baiknya. (Ltr1)